loading...
Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Administrasi Negara ADBI4330 Administrasi Perpajakan lengkap dengan kunci jawabanan kami bagikan untuk Anda Mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) non Pendas yang kini ini sedang menempuh pendidikan pada semester 3. Pada postingan kami sebelumnya kami sudah banyak banyak sekali Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ISIP4214 Sistem Sosial Budaya Indonesia, kami konsisten membangun blog Soal UAS UT sebagai wadah untuk membagikan kumpulan soal-soal ujian final semester Universitas Terbuka. Yang kemudian sanggup Anda pelajari sebelum menghadapi ujian nantinya. Tak spesialuntuk Soal Ujian UT saja, kami juga mempersembahkan banyak sekali hal lainnya terkait kiprah Anda sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka, ibarat misal Laporan PKP, misal Laporan PKM dan lainnya.melaluiataubersamaini adanya Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara dan banyak sekali Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang sudah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih digampangkan dalam mempelajari isi materi pada modul. melaluiataubersamaini hal ini Anda akan lebih sanggup menghemat waktu Anda untuk mempelajari tiruana materi di mata kuliah Anda. Mempelajari soal-soal ibarat ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabanan dan pembahasan soal tentu akan menghemat waktu Anda. Tak jarang soal yang Anda pelajari akan sama persis keluar pada waktu ujian nantinya, hal ini sebab tiruana soal yang kami bagikan ini tak lepas dari materi yang ada pada modul Anda.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 3 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4331 Administrasi Perkantoran
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ISIP4213 Sistem Politik Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ISIP4214 Sistem Sosial Budaya Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADBI4330 Administrasi Perpajakan
- Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ISIP4215 Pengantar Statistik Sosial
Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal ibarat ini, selain sanggup Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, sebab dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Makara Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda sanggup belajar, asalkan Anda sanggup internetan dengan handphone Anda. Pada final artikel, kami juga sudah menyiapkan link untuk mendownload soal ini dalam bentuk file PDF yang mana Anda akan diarahkan eksklusif pada link downloadnya. Makara Anda tidak perlu lagi melaksanakan copy-paste.
Untuk melihat daftar lengkap soal Ilmu Administrasi Negara dari semester 1 hingga semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADBI4330 Administrasi Perpajakan Beserta Kunci Jawaban
Seperti yang sudah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak spesialuntuk membuatkan Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga membuatkan banyak sekali soal lainnya untuk jurusan yang tidak sama, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Administrasi Negara ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda sanggup menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara.Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah ADBI4330 Administrasi Perpajakan lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang sanggup Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian final semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADBI4330
1. Orang pribadi atau tubuh yang sudah memenuhi kewajiban subjektif maupun kewajiban adil disebut ….A. Wajib Pajak
B. Tahun Pajak
C. Kewajiban Subjektif
D. Kewajiban Objektif
Jawab:
A. Jawaban anda benar, sebab orang pribadi ialah salah satu subjek pajak
2. Yang termasuk objek pajak penghasilan adalah
A. Warisan
B. Deviden
C. Penghasilan
D. santunan sumbangan
Jawab:
C. Jawaban anda benar, sebab penghasilan ialah objek pajak
3. Yang ialah beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan menjadi biaya pada tahun yang bersangkutan, yaitu….
A. Biaya kepatuhan
B. Biaya penyusutan
C. Biaya peluang (opportunity cost)
D. Biaya penghasilan, biaya manajemen dan bunga, dan biaya rutin pengolahan limbah
Jawab:
D. Jawaban anda benar, sebab biaya penghasilan, biaya manajemen dan bunga, dan biaya rutin pengolahan limbah ialah beban biaya mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun
4. Berikut ini yang bukan ialah syarat untuk sanggup melaksanakan kompensasi kerugian fiskal ialah ….
A. Kerugian dihentikan diakumulasi
B. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
C. Kompensasi kerugian dilakukan secara vertikal dan bukan horizontal
D. Jangka waktu kompensasi kerugian fiskal terbaik 5 (lima) tahun
Jawab:
B. Jawaban anda benar, sebab ialah menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk perjuangan tetap
5. Berikut ini ialah pola Deductible Expense wajib pajak ialah ….
A. Premi asuransi kesehatan
B. Gaji
C. Deviden
D. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham
Jawab:
B. Jawaban anda benar, biaya penghasilan ialah belahan dari biaya Deductible Expenses
6. Berikut ini yang ialah pola nondeductible expense adalah
A. Premi asuransi kesehatan
B. Gaji
C. Biaya beasiswa
D. Biaya penelitian
Jawab:
A. Jawaban anda benar, premi asuransi ialah biaya nondeductible expense
7. Dalam menetukan harga perolehan atau harga penjualan suatu harta sanggup dikelompokkan menjadi beberapa cara, kecuali
A. Dalam hal terjadi jual beli harta
B. Dalam hal terjadi tukar menukar harta
C. Dalam hal terjadi pengalihan harta dalam rangka likuidasi
D. Dalam hal terjadi penjaminan harta
Jawab:
D. Jawaban anda benar, sebab penjaminan harta bukan penentuan harga perolehan atau harga penjualan
8. PT A dan PT B melaksanakan penggabungan perjuangan dan membentuk perusahaan gres yaitu PT C. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua perusahaan tersebut ialah sebagai diberikut:
PT A PT B
Nilai sisa buku 800.000.000 725.000.000
Harga pasar 850.000.000 750.000.000
Dari transaksi penggabungan perjuangan tersebut, secara fiskal berapa besar laba yang didapat dari PT BA. Rp.50.000.000
B. Rp.25.000.000
C. Rp.100.000.000
D. Rp.75.000.000
Jawab:
B. Jawaban anda benar, Keuntungan PT B = harga pasar – nilai buku (750.000.000 – 725.000.000 = 25.000.000)
9. melaluiataubersamaini memakai informasi soal no 8, apabila penggabungan perjuangan tersebut memakai pooling of interest, total harta PT C adalah
A. Rp. 1.525.000.000.
B. Rp. 1.600.000.000
C. Rp. 1.550.000.000
D. Rp. 1.575.000.000
Jawab:
A. Jawaban anda benar, pooling of interest dilihat dari nilai sisa buku. Total harta PT C ialah nilai sisa buku PT A + nilai sisa buku PT B (Rp. 800.000.000 + Rp. 725.000.000 = Rp 1.525.000.000)
10. melaluiataubersamaini memakai soal no.8, apabila penggabungan perjuangan memakai metode purchase method, maka total harta PT adalah
A. Rp. 1.525.000.000.
B. Rp. 1.600.000.000
C. Rp. 1.550.000.000
D. Rp. 1.575.000.000
Jawab:
B. Jawaban anda benar, metode purchase method dinilai dari harga pasar. Total harta PT C = harga pasar PT A + harga pasar PT B (850.000.000 + 750.000.000 = 1.600.000.000)
11. Berikut ini hal norma penghitungan peredaran bruto dan norma penghitungan penghasilan neto diterapkan terhadap wajib pajak yang peredaran bruto bekerjsama tidak sanggup diketahui, kecuali
A. Wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau catatan peredaran bruto sehingga peredaran bruto yang bekerjsama tidak sanggup diketahui
B. Dianggap menyelenggarakan pembukuan sebab tidak memdiberitahukan kepada Dirjen pajak dalam menghitung penghasilan neto, namun ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sehingga peredaran bruto yang bekerjsama tidak sanggup diketahui
C. Menyatakan keinginannya kepada dirjen pajak untuk mengjitung penghasilan nettonya dengan memakai norma penghitungan netto, namun ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sehingga peredaran bruto yang bekerjsama tidak sanggup diketahui
D. Wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-buktinya namun peredaran bruto yang bekerjsama sanggup diketahui
Jawab:
D. Jawaban anda benar, hal ini ialah norma penghitungan penghasilan netto diterapkan terhadap wajib pajak yang peredaran bruto bekerjsama tidak sanggup diketahui tetapi penghasilan nettonya tidak sanggup dihitung
12. Norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak untuk golongan tertentu, yaitu
A. Perusahaan asuransi luar negeri
B. Perusahaan manufaktur
C. Restoran
D. Rumah sakit
Jawab:
A. Jawaban anda benar, perusahaan asuransi luar negeri ialah perusahaan yang memakai norma penghitungan khusus
13. Apabila wajib pajak orang pribadi dengan status kawin dengan dua anak (K/2) (PenghasilanTidak Kena Pajak K/2 = Rp.7.200.000) memperoleh peredaran bruto Rp.500.000.000, dengan norma penghitungan 20% berapakah besarnya Penghasilan Kena Pajak
A. Rp. 100.000.000
B. Rp. 92.800.000
C. Rp. 7.200.000
D. Rp. 400.000.000
Jawab:
B. Jawaban anda benar
Penghasilan bruto = Rp.500.000.000
Penghasilan neto (20%) Rp.100.000.000
PTKP K/2 (Rp.7.200.000) -
PKP Rp.92.800.000
14. Berikut ini Pemotong Pajak PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, kecuali
A. Bendaharawan pemerintah
B. Dana pensiun
C. Badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja
D. Pejabat perwakilan diplomatic
Jawab:
D. Jawaban anda benar, pejabat perwakilan diplomatic bukan pemotong pajak PPh 21 atau PPh 26
15. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah
A. Asuransi kecelakaan
B. Zakat yang diterima
C. Gaji
D. Penerimaan dalam bentuk natura
Jawab:
C. Jawaban anda benar, penghasilan ialah penghasilan yang dipotong dalam PPh 21
16. Budi bekerja pada PT X dengan memperoleh penghasilan sebulan Rp.2.000.000, dengan biaya jabatan 5% dan membayar iuran pension sebesar Rp.50.000/bulan. Budi sudah berkeluarga dan belum mempunyai anak. Berapakah pajak PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Budi per tahunnya
A. Rp. 894.000
B. Rp. 74.500
C. Rp. 150.000
D. Rp. 1.000.000
Jawab:
A. Jawaban anda benar,
Gaji sebulan 2.000.000
Biaya jabatan 5% x 2.000.000 100.000
Iuran pension 50.000 +
150.000 -
Penghasilan Netto sebulan 1.850.000
Penghasilan Neto setahun
12 x 1.850.000 = 22.200.000
PTKP setahun
Untuk WP sendiri 2.880.000
Untuk WP kawin 1.440.000
4.320.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun 17.880.000
PPh pasal 21 terutang
5% x 17.880.000 = Rp.894.000
17. Berdasarkan informasi soal no 16, berapa jumlah PPh 21 yang harus dibayarka tiap bulan
A. Rp.894.000
B. Rp.74.500
C. Rp.150.000
D. Rp.1.000.000
Jawab:
B. Jawaban anda benar,
Gaji sebulan 2.000.000
Biaya jabatan 5% x 2.000.000 100.000
Iuran pension 50.000 -
150.000 -
Penghasilan Netto sebulan 1.850.000
Penghasilan Neto setahun
12 x 1.850.000 22.200.000
PTKP setahun
Untuk WP sendiri 2.880.000
Untuk WP kawin 1.440.000 +
4.320.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun 17.880.000
PPh pasal 21 terutang
5% x 17.880.000 = Rp.894.000
Rp.894.000 : 12 bulan = Rp.74.500
18. Pemungut Pajak PPh pasal 22 adalah
A. Bank Devisa
B. Dana pensiun
C. Pemdiberi kerja yang membayar penghasilan
D. Jaminan social tenaga kerja
Jawab:
A. Jawaban anda benar, Bank Devisa ialah pemungut PPh 22 atas impor barang
19. Berapa % besarnya tarif pajak atas impor yang memakai Angka Pengenal Importir (API)
A. 7,5%
B. 1.5%
C. 2.5%
D. 0,5%
Jawab:
C. Jawaban anda benar, besarnya tarif PPh 22 atas impor yang memakai API ialah 2,5% dari nilai impor
20. Berikut ini pemungutan PPh 22 yang dikecualikan adalah
A. Premix
B. Industri rokok pada ketika penjualan rokok di dalam negeri
C. Industri semen pada ketika penjualan semen di dalam negeri
D. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah u
Jawab:
D. Jawaban anda benar, Barang kiriman hadiah ialah barang yang tidak dikenai PPh 22
21. PT X bergerak di bidang importir hasil perkebunan dari Negara Australia, setiap kali PT X memasukkan barang ke Indonesia melalui laut, dan yang berhak mengambil Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah
A. Dirjen Anggaran
B. Pertamina
C. Dirjen Bea dan Cukai
D. Bank Indonesia
Jawab:
C. Jawaban anda benar, Dirjen Bea dan Cukai mengambil PPh atas impor barang sesuai dengan UU No 17 tahun 2000
22. PT Y bergerak di bidang penjualan materi bakar (SPBU swasta). Pada bulan Februari 2012 PT Y berhasil menjual materi bakar Premium sebesar Rp. 200.000.000,00, solar sebesar Rp 150.000.000.00, premix sebesar Rp 125.000.000. Berapa besarnya utang PPh 22 PT X pada bulan Februari 2012
A. Rp.600.000
B. Rp.1.425.000
C. Rp.1.050.000
D. Rp.825.000
Jawab:
B. Jawaban anda benar, tarif PPh 22 untuk SPBU swastanisasi dikenakan 0.3%dari penjualan
Premium 0,3% x 200.000.000 = 600.000
Solar 0,3% x 150.000.000 = 450.000
Pertamax 0,3% x 125.000.000 = 375.000 +
1.425.000
23. Menggunakan informasi soal no.22, yang berhak mengambil utang PPh 22 PT Y adalah
A. Bank Devisa
B. Pertamina
C. Kantor Pajak
D. Kantor Bea dan Cukai
Jawab:
B. Jawaban anda benar, pertamina mengambil PPh 22 atas tubuh perjuangan yang bergerak dalam bidang materi bakar minyak jenis premix, super TT dan gas sesuai dengan UU No 17 tahun 2000
24. Pajak Penghasilan pasal 23 adalah
A. Pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan terutang oleh tubuh pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
B. Pajak atas penghasilan berupa penghasilan, upah, honorarium, tuntidakboleh dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
C. Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah sentra maupun pemerintah daerah, instansi atau forum pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik tubuh pemerintahan maupun swasta dengan acara dibidang impor atau acara perjuangan di bidang lain
D. Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang sanggup dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.
Jawab:
A. Jawaban anda benar, hal tersebut mialah pengertian dari PPh pasal 23
25. Yang bukan termasuk objek pajak penghasilan pasal 23 adalah
A. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
B. Royalty
C. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank
D. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga
Jawab:
C. Jawaban anda benar, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank ialah objek PPh 23
26. PT A berkedudukan di Tangerang, membayar bunga kepada PT B yang berkedudukan di Yogyakarta. Bunga tersebut sebesar Rp.1.000.000 dibayarkan melalui bank DANA. Atas dasar pembayaran bunga tersebut dilakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar
A. Tidak dipotong PPh Pasal 23 sebab melalui Bank
B. Rp. 150.000 oleh Bank DANA
C. Rp. 150.000 oleh PT A
D. Rp. 150.000 oleh PT B
Jawab:
D. Jawaban anda benar, pendapatan bunga dikenakan PPh 23 sebesar 15% x Rp.1.000.000 = Rp. 300.000 oleh PT B
27. Berikut ini hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan sumber penghasilan dalam PPh 24, kecuali
A. Penentuan dari saham dan sekuritas lainnya ialah Negara tempat tubuh yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan
B. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penerapan harta tak gerak ialah Negara tempat harta tersebut terletak
C. Penghasilan dari perjuangan dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut
D. Penghasilan bentuk perjuangan tetap ialah Negara tempat bentuk perjuangan tetap tersebut menjalankan perjuangan atau melaksanakan kegiatan.
Jawab:
C. Jawaban anda benar, hal tersebut ialah belahan penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri pada PPh 24
28. Besarnya angsuran perbulan PPh pasal 25 tahun 2011 diperoleh 1/12 dari sisa pajak terutang….
A. Tahun 2010
B. Tahun 2010 sehabis dikurangi kredit pajak
C. Tahun 2009
D. Tahun 2009 sehabis dikurangi kredit pajak
Jawab:
B. Jawaban anda benar, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 ialah sebesar pajak penghasilan yang terutang berdasarkan surat pemdiberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam belahan tahun pajak
29. Berikut ini ialah tipe pemungutan atau perlakuan perolehan modal barang dalam Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
A. PPN sebagai pajak adil
B. Credit method
C. Prinsip tempat asal (Origin principle)
D. Consumption Type Value Added Tax
Jawab:
D. Jawaban anda benar, Consumption Type Value Added Tax ialah salah satu tipe pemungutan pajak yang dipakai untuk produksi termasuk barang modal dikurangi dari nilai tambahnya sehingga mempersembahkan sifat netral PPN atas pola produksi
30. Berikut ialah Barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, kecuali
A. Hak paten
B. Pasir dan kerikil
C. Beras
D. Garam
Jawab:
A. Jawaban anda benar, hak paten ialah barang yang tidak berwujud daan dikenakan PPN
31. Barang yang tidak dikenakan PPnBM adalah
A. Apartemen
B. AC
C. Mobil sedan 2000 CC
D. Mobil ambulan
Jawab:
D. Jawaban anda benar, Mobil ambulan ialah barang yang tidak dikenakan PPnBM
32. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah
A. Jalan tol
B. Gedung sekolah
C. Kolam renang
D. Pagar mewah
Jawab:
B. Jawaban anda benar, gedung sekolah ialah objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sebab melayani kepentingan umum untuk pendidikan
33. Tuan Budi membeli sebidang tanah seluas 200 m2 dengan harga perolehan Rp. 200.000.000.00. dengan tarif regional untuk NPOPTKP Rp 50.000.000.00. Atas pembelian tersebut, berapa BPHTB yang harus dibayar Tuan Budi
A. Rp.5.000.000,00
B. Rp.7.500.000,00
C. Rp.8.000.000,00
D. Rp.6.000.000,00
Jawab:
B. Jawaban anda benar, tariff BPHTB ialah 5%
Harga perolehan 200.000.000
NPOPTKP 50.000.000 -
NPOKP 150.000.000
Pajak terutang
5% x 150.000.000 = 7.500.00
34. Pada pertama tahun 2010 Sebuah mesin produksi dibeli dengan harga Rp.150.000.000,00 dengan masa manfaat 4 tahun. Bila memakai metode saldo menurun, berapa besarnya penyusutan mesin produksi tersebut pada tahun 2012
A. Rp.37.500.000,00
B. Rp.10.000.000,00
C. Rp.20.000.000,00
D. Rp.18.750.000,00
Jawab:
D. Jawaban anda benar, dengan masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan dengan saldo menurun yaitu 50% setiap tahun
Tahun 2010 50% x 150.000.000 = 75.000.000
Tahun 2011 50% x 75.000.000 = 37.500.000
Tahun 2012 50% x 37.500.000 = 18.750.000
35. Laporan keuangan fiscal ialah laporan keuangan yang dipakai untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Berikut ini tiga pendekatan yang dilakukan dalam penyajian lapotan keuangan, kecuali:
A. Laporan keuangan bisnis
B. Laporan keuangan harian
C. Laporan keuangan fiscal disusun diberienteng dengan laporan keuangan bisnis
D. Laporan keuangan fiscal ialah extra compatible dengan laporan keuangan bisnis
Jawab:
B. Jawaban anda benar, hal ini bukan ialah pendekatan dalam penyajian laporan keuangan
Download Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADBI4330
Seperti yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Anda sanggup mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang sudah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempergampang Anda menyimpan dokumen, sebab terkadang ada dari Mahasiswa yang kesusahan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas ADBI4330 Administrasi Perpajakan, silahkan Anda klik link dibahwa ini.Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk eksklusif menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian final semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADBI4330 Administrasi Perpajakan, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan membuatkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
0 Komentar untuk "Soal Ujian Ut Ilmu Manajemen Negara Adbi4330 Manajemen Perpajakan Beserta Kunci Jawaban"