loading...
Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan lengkap dengan kunci jawabanan kami bagikan untuk Anda Mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Non Pendas yang kini ini sedang menempuh pendidikan pada semester 2. Pada postingan kami sebelumnya kami sudah aneka macam Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4211 Logika, kami konsisten membangun blog Soal UAS UT sebagai wadah untuk membagikan kumpulan soal-soal ujian final semester Universitas Terbuka. Tentu dengan hal tersebut Anda akan lebih digampangkan dalam mempelajari bahan yang ada pada madul Anda. Tak spesialuntuk Soal Ujian UT saja, kami juga mempersembahkan aneka macam hal lainnya terkait kiprah Anda sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka, menyerupai Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan dan aneka macam Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang sudah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih digampangkan dalam mempelajari isi bahan pada modul. melaluiataubersamaini hal ini Anda akan lebih bisa menghemat waktu Anda untuk mempelajari tiruana bahan di mata kuliah Anda.Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 2 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4111 Pengantar Ilmu Pemerintahan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4110 Pengantar Sosiologi
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4215 Pengantar Statistik Sosial
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4211 Logika
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan
Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal menyerupai ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, lantaran dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Kaprikornus Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 hingga semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian final semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321
1. Hukum Tata Pemerintahan yaitu keseluruhan aturan aturan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan kekuasaannya. Yang ialah alat-alat perlengkapan adalah....a. Pejabat negara
b. Perlengkapan kantor
c. Perundang-undangan
d. Masyarakat
Jawab:
a. benar
2. Peraturan perundang-undangan dalam negara modern pembuatannya tidak berada dalam satu tangan, yang termasuk di dalamnya adalah....
a. Presiden dan menteri
b. Gubernur dan bupati/walikota
c. Pemerintah daerah dan para asistennya
d. Semua departemen dan pemerintahan daerah
Jawab:
d. benar
3. Hukum tata pemerintahan mengatur aturan yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang khusus. Pengertian "pemerintah" tersebut diartikan sebagai....
a. tubuh aturan publik
b. aturan publik
c. negara
d. kekuasaan
Jawab:
a. benar
4. Yang termasuk pemerintahan yang jelek berdasarkan F. Isywara yaitu sebagai diberikut....
a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Oligarchi
d. Polity
Jawab:
c. benar
5. Miriam Budiardjo menyimpulkan bahwa setiap negara terlepas dari ideologinya, mempunyai fungsi yang di antaranya adalah....
a. Keadilan
b. Kebebasan
c. Penguasa
d. Pembuat undang-undang
Jawab:
a. benar
6. Adanya local state government (pemerintahan lokal) yaitu konsekuensi dari penerapan....
a. Negara kesatuan
b. Bentuk Negara republik
c. Deserius
d. Desentralisasi
Jawab:
c. benar
7. Lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi manajemen negara adalah....
a. eksekutif
b. yudikatif
c. DPR
d. DPD
Jawab:
a. benar
8. Good governance berarti tata pemerintahan yang baik, artinya pemerintah yang....
a. memperhatikan kepentingan rakyat
b. memperhatikan kesejahteraan rakyat
c. mentaati hukum
d. melanggar hukum
Jawab:
c. benar
9. Faktor pendukung pencapaian standar pelayanan minimal disebut standar...
a. baku
b. teknis
c. operating procedure
d. operasional
Jawab:
b. benar
10. Asas tertib penyelenggaraan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
a. Asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban
b. Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan
c. Asas menlampaukan kesejahteraan umum
d. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
Jawab:
d. benar
11. Pengambilan keputusan pemerintah terhadap suatu kasus yang sama yang sesuai dengan asas kesamaan dalam pengambilan keputusan adalah....
a. Diputuskan berdasarkan keputusan yang sudah ada
b. Diputuskan secara kasus per kasus dengan memperhatikan sifatnya masing-masing
c. Menjadi kewenangan penuh pemerintah
d. Keputusan yang sudah dikeluarkan belum niscaya mempunyai kekuatan aturan tetap
Jawab:
b. benar
12. Wilayah kerja instansi vertikal berada pada....
a. Wilayah daerah yang sama dengan wilayah administratif pemerintahan
b. Wilayah pemerintahan pusat
c. Wilayah aparatur pemerintah
d. Wilayah pusat dan daerah pemerintah
Jawab:
a. benar
13. Perlunya pembangunan akomodasi umum menyerupai pasar, pelabuhan, dan taman parkir yaitu perjuangan membangun pemerintahan yang baik dalam....
a. Fungsi utama pemerintahan
b. Membangun demi pertumbuhan ekonomi
c. Perlindungan kepada masyarakat
d. Kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi pelayanan
Jawab:
b. benar
14. Pemerintah membuat peraturan kemudian lintas yaitu bentuk sikap pemerintah dalam tindakan....
a. nyata
b. hukum
c. antisipasi
d. lapangan
Jawab:
b. benar
15. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus mengatur terkena....
a. Undang-undang tidak perlu mengatur hukuman terlebih lampau
b. Tidak adanya penampungan untuk masyarakat melaksanakan adusan dan tuntutan
c. Asas dan premis mana yang dihentikan dijabarkan
d. Pelimpahan sanggup dilakukan kepada swasta
Jawab:
c. benar
16. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan berdasarkan aturan manajemen negara berarti....
a. dilakukan di bawah ancaman
b. terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. ketetapan dilakukan lantaran adanya unsur penipuan
d. terjadi penyuapan
Jawab:
b. benar
17. Penetapan yang ialah keringanan dari suatu larangan undang-undang disebut....
a. lisensi
b. izin
c. konsesi
d. dispensasi
Jawab:
b. benar
18. Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya forum yang menjadi penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....
a. Negara
b. Kepala negara
c. Pengaruh globalisasi
d. Hancurnya ekonomi dunia
Jawab:
a. benar
19. Money politic yang sudah tidak absurd bagi masyarakat yaitu salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....
a. Nepotisme
b. Transaktif
c. Politik
d. Birokrasi
Jawab:
c. benar
20. Perlawanan terhadap korupsi sanggup dilakukan dari titik manapun lantaran korupsi sudah mewabah dan berjangkit di mana-mana. Pendapat tersebut dikemukakan oleh....
a. Agus Dwiyanto
b. Bambang Widjojanto
c. Set Hussein Alatas
d. Gunar Myrdal
Jawab:
b. benar
21. Pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan kebijakan operasional ialah pertanggungjawabanan....
a. privat
b. publik
c. bersama
d. tanggung renteng
Jawab:
b. benar
22. Pengawasan pemerintah dilakukan terhadap aktivitas pemerintah dalam....
a. Sebatas keuangan negara
b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum
c. Hubungan dalam dan luar negeri
d. Pemilihan pemimpin pusat dan daerah
Jawab:
b. benar
23. Penyebab utama terjadinya tindakan korupsi meski sudah dilakukan pengawasan adalah....
a. Kekuasaan
b. Hukum yang buruk
c. Pengawasan yang kurang
d. Korupsi menjadi sebuah tradisi turun-menurun
Jawab:
a. benar
24. Pengawasan yang dilakukan oleh forum formal dirasa kurang memuaskan sehingga masyarakat diberinisiatif membentuk....
a. Massa untuk berdemonstrasi menyuarakan rakyat
b. Organisasi kelompok terpadu
c. Organisasi kemasyarakatan
d. Satuan untuk mengganti susunan pemerintah
Jawab:
c. benar
25. Pengawasan represif terhadap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh....
a. Menteri Dalam Negeri
b. Menteri Keuangan
c. Gubernur
d. DPRD
Jawab:
c. benar
26. Lembaga negara yang berwenang melaksanakan judicial review adalah...
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Presiden
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitus
Jawab:
d. benar
27. Peraturan terkena pegawai negeri terdapat dalam....
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
Jawab:
c. benar
28. Menurut Logemann, asas-asas kepegawaian yang paling penting yaitu....
a. masuk dan pulang kerja sempurna waktu
b. menunda pekerjaan
c. menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya
d. melaksanakan kiprah sempurna waktu meskipun sering hadir terlambat
Jawab:
c. benar
29. Balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang disebut....
a. tuntidakboleh
b. penghasilan
c. penghasilan
d. insentif
Jawab:
c. benar
30. Pengangkatan pegawai negeri sipil dilakukan secara adil dalam hal....
a. Latar belakang pendidikan
b. Keterampilan yang dimiliki
c. Penilaian selama proses penerimaan
d. Mengisi deretan yang kosong
Jawab:
d. benar
31. Untuk menegakkan setiap peraturan perundang-undangan maka harus ada....
a. Pengawasan intern
b. Pengawasan ekstern
c. Pejabat yang berwenang menegur
d. Sanksi yang sifatnya tegas
Jawab:
d. benar
32. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang paling enteng adalah....
a. teguran tertulis
b. teguran lisan
c. penundaan kenaikan penghasilan berkala
d. pernyataan tidak puas secara tertulis
Jawab:
b. benar
33. Hukum Hammurabi di Kerajaan Babylonia meliputi terkena ketentuan HAM, yaitu hak....
a. Kaum budak
b. Mempertahankan diri
c. Hidup
d. Bernegara
Jawab:
a. benar
34. Lahirnya Magna Charta disebabkan karena....
a. Perselisihan agama yang terus terjadi
b. Banyaknya kejahatan dan pencurian
c. Raja yang berkuasa secara absolut
d. Perang dunia yang mengorbankan jiwa dan harta yang tidak terhitung
Jawab:
c. benar
35. Instrumen hak asasi insan yang diatur dalam Piagam ASEAN yaitu terkena pemajuan HAM dan....
a. Kebebasan dasar
b. Kebebasan hidup
c. Hak anak
d. Hak perempuan
Jawab:
a. benar
36. Hukum dan keadilan dianggap tidak bisa lagi mempersembahkan keadilan lantaran upaya supremasi aturan di Indonesia spesialuntuk bersandarkan pada....
a. nilai-nilai kepatutan
b. paradigma positivistik
c. norma dogmatis
d. norma pragmatis
Jawab:
b. benar
37. Dalam pelaksanaan aturan tata pemerintahan yang diutamakan yaitu sanksi....
a. administratif
b. denda
c. kurungan
d. eksekusi mati
Jawab:
a. benar
38. Selain keadilan, aturan yang baik harus mempunyai muatan nilai-nilai asasi aturan yaitu....
a. kesetaraan
b. kedamaian
c. kejujuran
d. kepatutan
Jawab:
a. benar
39. Perbuatan penguasa dianggap melanggar aturan dalam hal....
a. Menjaga kewibawaan negara
b. Menjalankan hubungan dengan luar negeri
c. Merugikan rakyat
d. Menjalankan fungsi kesejahteraan
Jawab:
c. benar
40. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu forum peradilan atas tindakan pemerintah/penguasa berperan mewujudkan....
a. demokrasi pancasila
b. demokrasi terpimpin
c. negara hukum
d. keadilan
Jawab:
a. benar
41. Pimpinan peradilan tata perjuangan negara terdiri dari....
a. ketua dan wakil ketua
b. ketua dan hakim anggota
c. ketua dan panitera
d. ketua dan sekretaris ketua
Jawab:
b. benar
42. Pengadilan Tata Usaha Negara dibuat berdasarkan....
a. Undang-Undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Jawab:
c. benar
43. Menurut Awaludin Djamin, penjabaran pelaksanaan pemerintah pada fungsi pengatur meliputi beberapa aspek....
1) penentuan kebijakan
2) pemdiberian pengarahan dan bimbingan
3) pengaturan melalui perizinan
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
44. Asas kebenaran yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan meliputi asas ....
1) larangan kesewenang-wenangan
2) larangan penyalahgunaan wewenang
3) kepastian hukum
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
45. Karakteristik bad government menyerupai disampaikan oleh Bank Dunia disebabkan lantaran ....
1) gagal memisahkan secara tegas antara publik dan privat
2) ketidakkonsistenan prioritas pembangunan
3) pengambilan keputusan yang tidak transparan
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
46. Agar birokrasi sanggup menjamin berfungsinya pasar secara sehat harus mempunyai kompetensi yang ....
1) mempunyai wawasan futuristik dan sistematik
2) jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang gres
3) bisa mengoptimalkan sumber yang tersedia.
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
47. Bentuk pengawasan politik oleh DPRD dilakukan dengan cara ....
1) mengundang pejabat di daerah untuk dimintai keterangan
2) memperoleh keterangan dari pejabat terkait
3) memdiberi masukan terkena langkah-langkah preventif
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
48. Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai negeri sipil yaitu ....
1) semangat nasionalis
2) tidak diskriminatif
3) profesionalitas dan netralitas
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
49. Pemikiran hak asasi insan di negara-negara sedang berkembang berada di tempat ....
1) Asia
2) Eropa
3) Afrika
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
50. Istilah aturan tata perjuangan negara secara resmi ditemukan dalam...
1) UUD 1945
2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970
3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
Download Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321
Seperti yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang sudah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempergampang Anda menyimpan dokumen, lantaran terkadang ada dari Mahasiswa yang kesusahan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan, silahkan Anda klik link dibahwa ini.Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk eksklusif menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami bahan dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian final semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan, biar soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca aneka macam soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan menyebarkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
0 Komentar untuk "Soal Ujian Ut Ilmu Pemerintahan Ipem4321 Aturan Tata Pemerintahan Beserta Kunci Jawaban"