loading...
Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia lengkap dengan kunci jawabanan kami bagikan untuk Anda Mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) non Pendas yang kini ini sedang menempuh pendidikan pada semester 4. Pada postingan kami sebelumnya kami sudah banyak sekali Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah, kami konsisten membangun blog Soal UAS UT sebagai wadah untuk membagikan kumpulan soal-soal ujian simpulan semester Universitas Terbuka. Tak spesialuntuk Soal Ujian UT saja, kami juga mempersembahkan banyak sekali hal lainnya terkait kiprah Anda sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka, menyerupai Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan dan banyak sekali Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang sudah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih digampangkan dalam mempelajari isi bahan pada modul. Mempelajari soal-soal menyerupai ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabanan dan pembahasan soal tentu akan menghemat waktu Anda. Tak jarang soal yang Anda pelajari akan sama persis keluar pada waktu ujian nantinya, hal ini lantaran tiruana soal yang kami bagikan ini tak lepas dari bahan yang ada pada modul Anda.Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4317 Birokrasi Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4309 Manajemen Konflik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4427 Sosiologi Pemerintahan
Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal menyerupai ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, lantaran dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Kaprikornus Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah IPEM4323 Legislatif Indonesia lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian simpulan semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323
1. Dalam konsep perwakilan politik, istilah parliament mempunyai pengertian sebagai....a. tempat bicara atau merundingkan masalah-masalah kenegaraan
b. tempat memperebutkan efek atas kekuasaan politik
c. wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi
d. wadah negara dalam menyediakan banyak sekali keperluan publik
Jawab:
a. benar
2. Perbedaan antara sistem presidensial dan parlemen terletak pada....
a. relasi antara direktur dan legislatif
b. relasi antara direktur dan lembaga peradilan
c. sistem pemilihan umum legislatif
d. susunan keanggotaan kabinet
Jawab:
a. benar
3. Dalam struktur parlemen, joint committee ialah pembidangan kamar dalam parlemen. Dalam parlemen di Indonesia berubah menjadi menjadi....
a. dewan perwakilan rakyat dan DPD
b. Komisi dan Badan Musyawarah
c. Panitia Khusus dan Komisi
d. Panitia anggaran dan persidangan
Jawab:
a. benar
4. Kadar kekuasaan parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi pada negara yang menganut sistem presidensial adalah....
a. Parlemen lebih lebih banyak didominasi dalam menyusun undang-undang dibandingkan dengan eksekutif
b. Eksekutif lebih mendominasi dalam menyiapkan rancangan undang-undang dibandingkan dengan parlemen
c. Parlemen mempunyai otonomi yang lebih besar dalam menyusun peraturan pemerintah dibandingkan dengan eksekutif
d. Eksekutif mempunyai otonomi yang lebih besar dalam menyusun peraturan pemerintah dibandingkan parlemen
Jawab:
b. benar
5. Setiap tindakan yang diambil wakil rakyat tidak perlu menerima persetujuan masyarakat yang diwakilinya, lantaran masyarakat sudah mempercayakan kekuasaan tersebut kepada wakil rakyat. Hal ini ialah prinsip dari teori....
a. Kebebasan
b. Perwakilan
c. Mandat
d. Kepemerintahan
Jawab:
a. benar
6. Bagi kelompok kooperatif, eksistensi Volksraad sebagai lembaga perwakilan bentukan Pemerintah Belanda disikapi sebagai....
a. upaya mencari laba pribadi
b. upaya mencapai kemerdekaan Indonesia
c. masukana menyeimbangkan kekuatan dalam parlemen
d. masukana menyalurkan aspirasi masyarakat Indonesia
Jawab:
b. benar
7. Aspirasi yang dibawa kelompok cowok terkait pembentukan KNIP adalah....
a. KNIP diubah sebagai tubuh perwakilan rakyat
b. KNIP diubah menjadi penasihat Presiden
c. Keanggotaan KNIP biar dipilih eksklusif oleh rakyat
d. Keleluasaan dalam pengaturan keuangan KNIP
Jawab:
a. benar
8. Salah satu hak anggota DPRS ialah hak kekebalan yang muncul sebagai reaksi atas tawaran dibentuknya lembaga privelegiatum bagi anggota DPRS, mengandung pengertian....
a. seluruh anggota dewan sanggup diadili setelah mereka berhenti jikalau terbukti melaksanakan kejahatan dalam masa pekerjaannya
b. seluruh anggota dewan sanggup diadili semasa mereka masih aktif berkaitan dengan pernyataan politiknya
c. adanya kebersamaan dan kekeluargaan yang serasi dalam melaksanakan pekerjaan
d. adanya perilaku saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing anggota dewan
Jawab:
a. benar
9. Fakta yang terjadi pada konstelasi politik tahun 1955 ialah terdapat beberapa partai politik yang mempunyai dingklik cukup banyak di DPRS, namun tidak mempunyai sumbangan positif di dalam Pemilu 1955. Hal ini disebabkan oleh....
a. kekuatan politik sebelum diadakan pemilu tidaklah sesuai dengan cita-cita dan menerima sumbangan dari masyarakat
b. kekuatan politik sebelum diadakan pemilu sebagian besar berasal dari kekuatan pemerintah
c. kondisi sosial budaya kurang mendukung terbentuknya partai-partai baru
d. kondisi sosial ekonomi kuat pada kepedulian masyarakat terhadap politik
Jawab:
a. benar
10. Dalam struktur organisasi dewan perwakilan rakyat hasil pemilu tahun 1955, pendistribusian keanggotaan Konstituante adalah....
a. membentuk fraksi tersendiri
b. bergabung dengan fraksi-fraksi yang ada
c. menyusun struktur tersendiri
d. membuat kelompok khusus di parlemen
Jawab:
b. benar
11. Kekuatan yang merepresentasikan jargon Nasakom yang diimplementasikan pada masa demokrasi terpimpin adalah....
a. kelompok Nasionalis, Islam dan Komunis
b. kelompok Nasionalis, komunis dan budayawan
c. Partai PNI, ulama dan ekonom
d. Golongan etnis keturunan Cina, Islam dan komunis
Jawab:
a. benar
12. Bukti yang menunjukkan keterbatasan dan kegagalan DPR-GR dalam melaksanakan hak-haknya sebagai anggota parlemen antara lain jikalau DPR-GR gagal mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, maka yang berhak mengambil keputusan tersebut adalah....
a. tubuh musyawarah
b. presiden
c. konstituante
d. pansus
Jawab:
b. benar
13. Tugas panitia ekonomi yang dibuat oleh DPR-GR periode 1965-1966 adalah....
a. menuntaskan permasalahan pertikaian Indonesia Malaysia
b. mengikuti perkembangan politik sesuai dengan amanat Tritura
c. menuntaskan permasalahan perekonomian Indonesia yang defisit
d. mengikuti perkembangan ekonomi dan membuat konsepsi penyelesaiannya
Jawab:
d. benar
14. Pada masa orde baru, rancangan Undang-Undang umumnya berasal dari inisiatif....
a. Pemerintah
b. Legislatif
c. Partai politik
d. Ormas
Jawab:
a. benar
15. Interpelasi yang diajukan oleh pengusul pada masa orde gres selalu kandas di tengah jalan dikarenakan....
a. Kalah voting dengan partai penguasa
b. Pengusul mundur sebelum waktunya
c. Pemerintah senantiasa mendukung keberlangsungan interpelasi
d. Pemerintah kalah dalam negosiasi
Jawab:
a. benar
16. Situasi ekonomi yang mempengaruhi situasi sosial dan politik yang tidak menentu pada masa simpulan rezim Orde Baru adalah...
a. Naiknya nilai rupiah terhadap kurs dolar AS
b. Merosotnya nilai rupiah terhadap kurs dolar AS
c. Naiknya angka kemiskinan dibandingkan pendapatan rata-rata masyarakat
d. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 1997
Jawab:
b. benar
17. Menanyakan kepada presiden Soeharto terkena kebijakan perekonomian yang dilaksanakan pada masa Orde Baru ialah pelaksanaan fungsi dewan perwakilan rakyat yakni fungsi....
a. Penyalur aspirasi masyarakat
b. Pengawasan
c. Rekrutmen
d. Legislasi
Jawab:
b. benar
18. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, MPR terdiri dari dua kamar, yaitu DPD dan DPR, dewan perwakilan rakyat mencerminkan perwakilan....
a. Politik
b. Ekonomi
c. Nasional
d. Internasional
Jawab:
a. benar
19. Mendistribusikan anggaran pembangunan secara adil dan merata kepada setiap tempat ialah salah satu kiprah dewan perwakilan rakyat yang berkaitan dengan fungsi....
a. Pembangunan
b. Penganggaran
c. Pengawasan
d. Perimbangan
Jawab:
b. benar
20. Konsep utusan tempat dalam MPR yang kemudian berubah menjadi menjadi Dewan Perwakilan Daerah intinya ialah menyuarakan kepentingan masyarakat tempat dengan berbasis pada wilayah....
a. Provinsi
b. Kabupaten
c. Kota
d. Kecamatan
Jawab:
a. benar
21. Alasan pentingnya mewujudkan perwakilan tempat dalam parlemen di Indonesia adalah....
a. dalam negara yang berbentuk kesatuan unsur tempat sudah terwadahi dalam banyak sekali asosiasi daerah
b. menghindari monopoli dalam proses pembuatan undang-undang dari sebuah lembaga
c. karakteristik keterwakilan tempat kurang bisa menjawaban permasalahan yang ada di tempat
d. parlemen di Indonesia lebih cocok menganut monokameral
Jawab:
b. benar
22. Mengajukan rancangan undang-undang perimbangan keuangan sentra dan tempat ialah salah satu fungsi DPD yaitu fungsi....
a. legislasi
b. inisiatif
c. pertimbangan
d. konsultasi
Jawab:
a. benar
23. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah yang bertugas menjaga budpekerti anggota DPD adalah....
a. tubuh musyawarah
b. tubuh kehormatan
c. sentra kerohanian
d. sentra kekeluargaan
Jawab:
b. benar
24. Mekanisme yang mmbuat anggota DPRD merasa ketakutan untuk dipecat dari keanggotaan DPRD oleh pimpinan partai pada masa orde gres disebut....
a. Rename
b. Recycle
c. Recall
d. Reorientation
Jawab:
c. benar
25. Menurut UU No 22 tahun 1999, DPRD sanggup meminta pertanggungjawabanan bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan kabupaten yang dipimpinnya. Hal tersebut ialah pelaksanaan fungsi....
a. Akuntabilitas
b. Transparansi
c. Pengawasan
d. Profesionalitas
Jawab:
c. benar
26. Menurut UU No 32 tahun 2004, hak angket sanggup dilaksanakan dengan persyaratan....
a. Adanya persetujuan pimpinan dan anggota tubuh kehormatan
b. Adanya persetujuan dan akad dari seluruh fraksi dan komisi yang ada di DPRD
c. Adanya persetujuan hak interpleasi oleh 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dalam sidang paripurna
d. Tidak memberatkan pekerjaan tubuh musyawarah
Jawab:
c. benar
27. Tahap pertama pada prosedur rancangan peraturan tempat (Raperda) yang usulannya berasal dari legislatif adalah....
a. Pembahasan dalam fraksi
b. Pembahasan dalam komisi
c. Penjelasan umum pihak legislatif dalam rapat paripurna
d. Penjelasan dinas terkait dalam rapat paripurna
Jawab:
c. benar
28. Ditinjau dari teori perwakilan, terbitnya Perda kenaikan tarif pajak dan retribusi setiap tahun yang menyengsarakan masyarakat sebagai upaya direktur menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak diimbangi dengan pelayanan yang memadai disebabkan oleh....
a. Anggota DPRD cenderung memainkan kiprah sebagai wakil rakyat
b. Anggota DPRD cenderung memainkan kiprah sebagai wali rakyat
c. Kalangan direktur lebih memahami kepentingan masyarakat
d. Kalangan direktur lebih bisa menyuarakan aspirasi masyarakat
Jawab:
b. benar
29. Program legislasi nasional (Prolegnas) intinya meliputi perihal....
a. Daftar rencana penyusunan undang-undang di DPR
b. Daftar penilaian penyusunan undang-
c. Program kerja dewan perwakilan rakyat dalam satu tahun anggaran
d. Program tahunan pemerintah yang dilaksanakan secara rutin
Jawab:
a. benar
30. Mekanisme Konsultasi Publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan cara....
a. Membahas bahan dalam sidang paripurna
b. Menjaring aspirasi masyarakat
c. Berkonsultasi dengan direktur selaku pemrakarsa
d. Berkolaborasi dengan fraksi-fraksi selaku miniatur perwakilan masyarakat
Jawab:
c. benar
31. Prasyarat penarikan kembali tawaran rancangan undang-undang oleh pihak pengusul sanggup dilakukan jika....
a. Setiap ketika dan setiap waktu kapan pun pengusul sanggup menarikdanunik kembali tawaran rancangan undang-undang
b. Pemerintah sudah menyetujui prinsip pengaturan sebuah permasalahan
c. Belum diputuskan menjadi rancangan undang-undang
d. Sesudah disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden
Jawab:
c. benar
32. Jangka waktu yang didiberikan kepada Presiden untuk menanhadirani rancangan undang-undang semenjak disetujuinya secara bersama antara dewan perwakilan rakyat dengan pemerintah adalah....
a. 15 hari
b. 20 hari
c. 30 hari
d. 40 hari
Jawab:
c. benar
33. Menurut persepsi Presiden Soekarno, salah satu jenis peraturan perundang-undangan ialah Penetapan Presiden, yakni peraturan yang dimaksudkan untuk melaksanakan....
a. Proklamasi 17 Agustus 1945
b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
c. Rapat Dewan Menteri 10 Juli 1960
d. Supersemar 11 Maret 1966
Jawab:
b. benar
34. Menurut Tap MPR No XX/MPRS/1966, peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara RI adalah....
a. Ketetapan MPR
b. Undang-Undang Dasar 1945
c. Peraturan Menteri
d. Peraturan Daerah
Jawab:
d. benar
35. Fungsi utama dari Peraturan Pemerintah (PP) sebagai salah satu peraturan perundang-undangan negara RI adalah....
a. Membatasi dan membagi kewenangan para penyelenggara negara
b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan yang diatasnya
c. Mengatur pendelegasian kewenangan pemerintahan di bidangnya
d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya
Jawab:
a. benar
36. Alasan-alasan atau pertimbangan mengapa sebuah peraturan perundang-undangan dibuat dituangkan pada bagian....
a. konsideran
b. dasar hukum
c. dictum
d. batang tubuh
Jawab:
a. benar
37. Pencantuman urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar aturan sebuah Peraturan Daerah (Perda) didasarkan pada....
a. siapa penanhadiran aturan perundang-undangan
b. masa kadaluwarsa peraturan perundang-undangan
c. tanggal pengundangan peraturan perundang-undangan
d. tingkatan peraturan tersebut dalam tata urutan peraturan perundang
Jawab:
d. benar
38. Peraturan perundang-undangan yang tercabut jikalau ketentuan pencabutan undang-undang pendidikan nasional diletakkan pada belahan epilog digantikan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang gres adalah....
a. Undang-undang pendidikan nasional yang lama
b. Peraturan Pemerintah
c. Peraturan Menteri
d. Peraturan Dirjen
Jawab:
c. benar
39. Pemdiberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya pada penerbitan resmi yang khusus ialah pengertian dari....
a. Pengesahan
b. Penetapan
c. Pengundangan
d. Pengumuman
Jawab:
c. benar
40. Pada masa berlakukanya Undang-Undang Dasar 1945 Periode Kedua, instansi yang berkewajiban melaksanakan pengundangan sebuah peraturan negara adalah....
a. Kementerian Kehakiman
b. Kementerian Dalam Negeri
c. Sekretaris Negara
d. Sekretaris DPR
Jawab:
c. benar
41. Terkait situasi politik dan dampak dari insiden G30S, DRP GR 1966-1971 merekomendasikan kepada MPRS untuk mengambil tindakan....
1)Memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatannya
2)Memilih/mengangkat Pejabat Presiden
3)Memerintahkan tubuh kehakiman untuk mengadakan pengusutan, investigasi dan penuntutan secara aturan pihak yang terlibat dalam insiden G30S
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
42. Pertanyaan Petisi 50 yang menyangkut disakralkannya Pancasila oleh penguasa orde gres nyaris tidak menerima tanggapan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat periode 1977-1982 karena.... 1)Pemerintah menguasai tiruana komisi yang ada di dewan perwakilan rakyat periode tersebut
2)Presiden berhasil membuktikan kepada masyarakat hakikat perwakilan rakyat
3)Jumlah pendukung pemerintah dalam parlemen lebih dari 70% sehingga Koreksi masyarakat tidak ada artinya
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
43. Pada setiap pasal dalam undang-undang yang mengalami pencabutan tanpa penggantian akan memuat perihal:
1)judul undang-undang yang dicabut
2)ketentuan pencabutan
3)ketentuan mulai berlakunya undang-undang
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
44. Apabila suatu undang-undang ditetapkan berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal tertentu, hal ini mengundang arti bahwa peraturan tersebut....
1)daya lakunya semenjak tanggal diundangkan
2)daya ikatnya berlaku surut hingga tanggal yang diputuskan
3)daya surutnya sesuai dengan ketentuan pembukaan
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
45. Berikut ialah metode yang sanggup dipakai untuk melaksanakan sosialisasi sebuah peraturan perundang-undangan yaitu....
1)Seminar
2)Konferensi
3)Dialog
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
Download Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323
Seperti yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang sudah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempergampang Anda menyimpan dokumen, lantaran terkadang ada dari Mahasiswa yang kesusahan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas IPEM4323 Legislatif Indonesia, silahkan Anda klik link dibahwa ini.Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk eksklusif menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami bahan dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian simpulan semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan membuatkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
0 Komentar untuk "Soal Ujian Ut Ilmu Pemerintahan Ipem4323 Legislatif Indonesia Beserta Kunci Jawaban"