loading...
Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik lengkap dengan kunci jawabanan kami bagikan untuk Anda Mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Non Pendas yang kini ini sedang menempuh pendidikan pada semester 2. Pada postingan kami sebelumnya kami sudah banyak sekali Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4110 Pengantar Sosiologi, kami konsisten membangun blog Soal UAS UT sebagai wadah untuk membagikan kumpulan soal-soal ujian selesai semester Universitas Terbuka. Tentu dengan hal tersebut Anda akan lebih digampangkan dalam mempelajari bahan yang ada pada madul Anda. Tak spesialuntuk Soal Ujian UT saja, kami juga mempersembahkan banyak sekali hal lainnya terkait kiprah Anda sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka, menyerupai Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan dan banyak sekali Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang sudah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih digampangkan dalam mempelajari isi bahan pada modul. melaluiataubersamaini hal ini Anda akan lebih bisa menghemat waktu Anda untuk mempelajari tiruana bahan di mata kuliah Anda.Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 2 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4111 Pengantar Ilmu Pemerintahan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4110 Pengantar Sosiologi
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4215 Pengantar Statistik Sosial
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4211 Logika
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan
Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal menyerupai ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, lantaran dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Kaprikornus Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 hingga semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Pemerintahan ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan.
Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian selesai semester nantinya.
a. tradisional, nasionalis, dan informal
b. tradisional, karismatik, dan legal rasional
c. karismatik, legal rasional, dan tradisional klasik
d. legal rasional, tujuan nasional, dan tunjangan informal
Jawab:
b. benar
2. Konsep sistem politik sering dipakai oleh para ilmuwan politik untuk keperluan....
a. analisa politik negara
b. penjabaran negara
c. batas negara
d. menentukan pemerintahan
Jawab:
a. benar
3. Pendekatan institusionalisme gres melihat institusi politik sebagai....
a. aturan permainan
b. bintang film politik
c. oganisasi politik
d. organisasi masyaraka
Jawab:
a. benar
4. Jaminan akan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan dicetuskan oleh....
a. J. Rousseau
b. Montesquieu
c. Thomas Hobbes
d. John Locke
Jawab:
d. benar
5. Menurut John Locke, tubuh pembuat undang-undang sebagai prosedur pembahas kekuasaan raja adalah....
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. federatif
Jawab:
b. benar
6. Konsep negara yang menyatakan bahwa pemerintah berperan aktif untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat dan bertanggung balasan atas kesejahteraan rakyat disebut....
a. welfare state
b. communism state
c. liberalism state
d. negara aturan klasik
Jawab:
a. benar
7. Aliran sosial demokrat yang pertama kali mencoba mengembangkan konsepsi Hegel dengan jalan parlementer terjadi di....
a. Amerika Serikat
b. Perancis
c. Inggris
d. Uni Soviet
Jawab:
c. benar
8. Titik berat perkembangan politik pada masa Orde Baru yaitu pembangunan bidang....
a. ekonomi
b. politik
c. sosial
d. budaya
Jawab:
a. benar
9. Dalam anutan Islam, hak hidup dituangkan dalam Al-Qur’an di mana disebutkan bahwa....
a. nyawa insan itu suci
b. seseorang sanggup dipaksa dalam berkeyakinan
c. insan wajib diberibadah
d. insan berhak memperoleh penghasilan
Jawab:
a. benar
10. Menurut Ir. Soekarno, hak asasi insan di Indonesia ialah....
a. paham individualisme dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia
b. paham individualisme dan tidak sesuai dengan paham gotong royong dan keadilan sosial
c. paham kekeluargaan dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia
d. paham kekeluargaan yang tidak sesuai dengan jiwa keadilan sosial
Jawab:
b. benar
11. Penerbitan kartu asuransi kesehatan yang diperuntukkan kepada golongan masyarakat miskin dalam memperoleh layanan kesehatan, ialah implementasi konstitusi bahwa setiap orang berhak atas....
a. pelayanan kesehatan gratis
b. kegampangan berobat
c. perlakuan khusus
d. jaminan sosial
Jawab:
d. benar
12. Titik pertama keberhasilan usaha terhadap penegakan hak asasi wanita dalam bidang politik terjadi pada ketika perempuan....
a. mendapat penghasilan atau penghasilan yang sepadan
b. mendapat peluang dalam karier dan pekerjaan
c. memperoleh peluang yang sama dalam mengenyam pendidikan
d. mulai memperoleh hak untuk menentukan dalam pemilu
Jawab:
d. benar
13. Pengetahuan tentang Pilkada yang berlangsung di daerahnya, berdasarkan konsep budaya politik termasuk dalam ranah....
a. variatif
b. kognitif
c. subyektif
d. obyektif
Jawab:
b. benar
14. Budaya politik yang paling ideal dalam sistem politik yang demokratis adalah....
a. dinamik
b. partisipan
c. parokhial
d. sensitif
Jawab:
b. benar
15. Menurut konsep kewargguagaraan tradisi republikan, kepentingan minoritas Tionghoa dan dominan Jawa seharusnya....
a. dirumuskan secara bersama-sama
b. dirumuskan berdasarkan konsep mayoritas
c. dilakukan melalui proses voting
d. diputuskan oleh pemerintah
Jawab:
a. benar
16. Prinsip partisipasi dalam konsep good governance pada penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara....
a. se-efektif dan seefisien mungkin
b. mengikutsertakan masyarakat
c. berorientasi pada keuntungan
d. mengedepankan keadilan sosial
Jawab:
b. benar
17. Penolakan pemberlakuan suatu Perda tidak akan terjadi bila sebelumnya pejabat yang berwenang mempersembahkan pengenalan dan pemahaman tentang Perda tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini pejabat tersebut sudah melakukan....
a. konflik politik
b. sosialisasi politik
c. rekrutmen politik
d. politik uang
Jawab:
b. benar
18. Struktur komunikasi politik dengan tatap muka biasanya bersifat....
a. informal
b. formal
c. kaku
d. otoritas
Jawab:
a. benar
19. Kegiatan partisipasi politik yang tidak menuntut prakarsa sendiri adalah....
a. melobi pejabat partai
b. mempersembahkan bunyi dalam pemilu
c. menjadi pimpinan partai politik
d. menjadi anggota forum swadaya masyarakat
Jawab:
b. benar
20. Pengelompokan identitas dan budaya kelompok yang bukan disebabkan oleh perbedaan etnis, ras, dan nasionalitas yaitu kelompok-kelompok....
a. suku, bangsa
b. lesbian, orang cacat
c. bangsa, gays
d. perempuan, suku
Jawab:
b. benar
21. Gerakan Papua Merdeka (GPM) dikategorikan sebagai jenis gerakan sosial gres lantaran gerakan tersebut....
a. memanfaatkan sentimen ekonomi masyarakat Papua
b. memanfaatkan sentimen etnis sebagai dasar penggerak
c. merepresentasikan ideologi Marxis dalam gerakannya
d. merepresentasikan ideologi kapitalisme dalam gerakannya
Jawab:
b. benar
22. Menurut konsep perwakilan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimandatkankepada....
a. Bawasda
b. Bappeda
c. Pemda
d. DPRD
Jawab:
d. benar
23. Secara formal, partai politik berfungsi sebagai....
a. aktivis demonstrasi
b. penegak kebenaran
c. penyalur aspirasi masyarakat
d. penyerap dana masyarakat
Jawab:
c. benar
24. Partai “catch all” ialah perkembangan dari partai....
a. kader
b. massa
c. nasionalis
d. religius
Jawab:
b. benar
25. Di beberapa negara, parlemen ialah forum yang berwenang menilai apakah undang-undang dan peraturan-peraturan sesuai atau tidak berperihalan dengan UUD. Hal ini lantaran di negara-negara
a. parlemen mempunyai kekuasaan yuridis
b. parlemen ialah forum negara tertinggi
c. terdapat kerjasama yang erat antar forum kekuasaan
d. tidak ada pertolongan kekuasaan yang tegas
Jawab:
b. benar
26. Dalam sudut ilmu politik dan ilmu aturan internasional, konfederasi pada hakekatnya bukan negara, karena....
a. kekuasaan spesialuntuk berada ditangan alat perlengkapan bersama
b. negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka dan
c. kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam konfederasi dibatasi pada kekuasaan tertentu
d. pemerintah negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tidak sanggup membuat peraturan
Jawab:
b. benar
27. Penyimpangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 18 Agustus 1945 s/d 1949 disebabkan karena....
a. para menteri tidak bertanggungjawaban kepada presiden
b. para menteri bertanggungjawaban kepada DPR
c. tanggungjawaban politik berada di tangan para menteri
d. tanggungjawaban politik berada di tangan presiden
Jawab:
c. benar
28. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan sistem perwakilan bikameral yang terbatas. Keterbatasan ini disebabkan....
a. kewenangan DPD dalam legislasi setara dengan kewenangan DPR
b. kekuasaan DPR terbatas spesialuntuk pada pembuatan UU
c. kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
d. DPR dan DPD tidak sanggup saling menjatuhkan
Jawab:
c. benar
29. Hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, ialah hak DPR dalam menjalankan prosedur checks and balances kepada....
a. Mahkamah Agung
b. Presiden
c. rakyat
d. DPD
Jawab:
b. benar
30. Aspek positif dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain....
a. kewenangan yang sangat besar bagi kawasan untuk mengurus rumah tangganya
b. titik berat otonomi pada kabupaten/ kota
c. pemahaman yang berpengaruh dari pegawanegeri kawasan tentang otonomi
d. biaya penyelenggaraan otonomi yang relatif murah
Jawab:
a. benar
31. Wewenang tubuh administrator dalam bidang yudikatif di antaranya mempersembahkan....
a. grasi, abolisi, dan amnesti
b. input, konvensi, dan out put
c. informasi, penerangan, dan peperangan
d. agregasi, artikulasi kepentingan, dan amnesti
Jawab:
b. benar
32. Pemdiberian ijin usaha untuk kalangan swasta ialah perwujudan pelaksanaan fungsi birokrasi dalam bidang....
a. pelayanan
b. regulasi
c. distribusi
d. kompensasi
Jawab:
b. benar
33. Bila suatu undang-undang di Perancis diterima oleh DPR tetapi tidak disetujui oleh presiden, maka undang-undang tersebut....
a. dilarang diajukan lagi ke parlemen atau dibatalkan
b. segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum
c. direvisi terlebih lampau kemudian diajukan lagi kepada presiden
d. direvisi terlebih lampau kemudian diajukan ke mahkamah konstitusi
Jawab:
b. benar
34. Pada masa pertama kemerdekaan, rekrutmen birokrasi didasarkan pada tipe askriptif yang dilakukan dengan tujuan utama....
a. membuat slogan birokrasi sebagai abdi negara
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
c. meningkatkan profesionalisme birokrat
d. menunjang persatuan negara yang gres lahir
Jawab:
d. benar
35. Beberapa waktu lalu, sepuluh fraksi DPR-RI menyetujui usul inisiatif tentang hak angket atas kasus penjualan dua kapal tanker Pertamina. Langkah yang dilakukan DPR-RI dalam melaksanakan hak tersebut adalah....
a. meminta keterangan tentang kebijakan tersebut pada pemerintah
b. menilik kasus tersebut dengan membentuk Pansus
c. mengubah kebijakan yang dibentuk oleh Pertamina
d. memdiberi mosi tidak percaya kepada pemerintah
Jawab:
b. benar
36. Kecenderungan kiprah yang dimainkan DPR masa reformasi periode 1999-2004 adalah....
a. pembentukan legitimasi administrator yang kuat
b. penyeimbang kekuasaan antar lembaga
c. pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan
d. pengontrol aspirasi rakyat
Jawab:
c. benar
37. Pembagian fraksi DPR pada masa Demokrasi Pancasila yaitu berdasarkan....
a. jumlah komisi yang ada
b. utusan kawasan dan utusan golongan
c. partai politik yang duduk di DPR
d. departemen dalam pemerintahan
Jawab:
c. benar
38. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen, karena....
a. tidak sanggup mewakili tiruana kelompok dalam masyarakat
b. susah dan mahal untuk diselenggarakan
c. fragmentasi partai tidak sanggup dihindari
d. susah bagi partai kecil mencapai mayoritas
Jawab:
a. benar
39. Yang dimaksud kebebasan kehakiman di Indonesia yaitu kebebasan....
a. hakim agung dalam membuat keputusan
b. hakim agung dalam menduduki jabatan seumur hidup
c. kekuasaan lain dalam mensugesti tubuh yudikatif
d. tubuh yudikatif bebas dari campur tangan kekuasaan lain
Jawab:
d. benar
40. Negara yang menganut sistem common law adalah....
a. Perancis
b. Amerika Serikat
c. Indonesia
d. Belanda
Jawab:
b. benar
41. Apabila suatu undang-undang ditetapkan tidak sesuai dengan undang-undang dasar oleh tubuh yang mempunyai hak judicial review, maka undang-undang tersebut....
a. batal
b. direkomendasikan kembali
c. diuji kembali
d. direvisi
Jawab:
a. benar
42. Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi sudah menolak undangan yang diajukan DPD terhadap Presiden dan DPR-RI terkena Keppres No. 185 M/2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota BPK periode 2004-2009, yang diduga sudah mengabaikan kewenangan konstitusi DPD sebagaimana Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945. Dalam memutus kasus ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan wewenang dalam hal....
a. memutus perselisihan hasil pemilihan umum
b. memutus sengketa kewenangan forum negara
c. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD
d. memdiberi putusan atas pendapat DPR terkena dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD
Jawab:
b. benar
43. Berikut yang termasuk bidang kajian utama dalam ilmu politik, berdasarkan Heywood yaitu ….
1)teori politik
2)lembaga politik
3)bangsa dan globalisasi
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
44. Untuk mencapai suatu tujuan, dalam tradisi politik sanggup dipakai cara ….
1)persuasi
2)kohesif
3)intimidasi
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
45. Kekejaman kaum fasis yang menjadikan meletusnya Perang Dunia II belum mendorong Presiden Roosevelt merumuskan kebebasan ….
1)berbicara
2)menyatakan pendapat
3)beragama
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
46. Menurut konsepsi budaya politik, konflik sanggup diminimalkan bila acara masyarakat negara….
1)ditingkatkan dengan mengesampingkan tanggung balasan
2)tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest
3)lebih mengutamakan kebaikan bersama
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
47. Kegiatan LSM Widya Mukti yang bergerak di bidang evakuasi lingkungan hidup, sanggup dikategorikan sebagai representasi civil society, karena….
1)memiliki kemampuan mengatur diri sendiri
2)berorientasi pada profit
3)tidak tergantung pada pemerintah
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
48. Negara yang menganut sistem dua partai adalah….
1)Amerika Serikat
2)Indonesia
3)Inggris
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
49. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, ialah wujud dari perwakilan ….
1)fungsional
2)politik
3)khusus
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
50. Sistem proporsional pada Pemilu Indonesia tahun 1955 memdiberi dampak antara lain ….
1)perolehan bunyi yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
2)penyederhanaan partai dengan munculnya empat partai besar pemenang pemilu
3)koalisi kabinet yang sanggup menjaga stabilitas nasional
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk eksklusif menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami bahan dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian selesai semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan membuatkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian selesai semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212
1. Menurut Weber, ada 3 model legitimasi yaitu....a. tradisional, nasionalis, dan informal
b. tradisional, karismatik, dan legal rasional
c. karismatik, legal rasional, dan tradisional klasik
d. legal rasional, tujuan nasional, dan tunjangan informal
Jawab:
b. benar
2. Konsep sistem politik sering dipakai oleh para ilmuwan politik untuk keperluan....
a. analisa politik negara
b. penjabaran negara
c. batas negara
d. menentukan pemerintahan
Jawab:
a. benar
3. Pendekatan institusionalisme gres melihat institusi politik sebagai....
a. aturan permainan
b. bintang film politik
c. oganisasi politik
d. organisasi masyaraka
Jawab:
a. benar
4. Jaminan akan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan dicetuskan oleh....
a. J. Rousseau
b. Montesquieu
c. Thomas Hobbes
d. John Locke
Jawab:
d. benar
5. Menurut John Locke, tubuh pembuat undang-undang sebagai prosedur pembahas kekuasaan raja adalah....
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. federatif
Jawab:
b. benar
6. Konsep negara yang menyatakan bahwa pemerintah berperan aktif untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat dan bertanggung balasan atas kesejahteraan rakyat disebut....
a. welfare state
b. communism state
c. liberalism state
d. negara aturan klasik
Jawab:
a. benar
7. Aliran sosial demokrat yang pertama kali mencoba mengembangkan konsepsi Hegel dengan jalan parlementer terjadi di....
a. Amerika Serikat
b. Perancis
c. Inggris
d. Uni Soviet
Jawab:
c. benar
8. Titik berat perkembangan politik pada masa Orde Baru yaitu pembangunan bidang....
a. ekonomi
b. politik
c. sosial
d. budaya
Jawab:
a. benar
9. Dalam anutan Islam, hak hidup dituangkan dalam Al-Qur’an di mana disebutkan bahwa....
a. nyawa insan itu suci
b. seseorang sanggup dipaksa dalam berkeyakinan
c. insan wajib diberibadah
d. insan berhak memperoleh penghasilan
Jawab:
a. benar
10. Menurut Ir. Soekarno, hak asasi insan di Indonesia ialah....
a. paham individualisme dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia
b. paham individualisme dan tidak sesuai dengan paham gotong royong dan keadilan sosial
c. paham kekeluargaan dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia
d. paham kekeluargaan yang tidak sesuai dengan jiwa keadilan sosial
Jawab:
b. benar
11. Penerbitan kartu asuransi kesehatan yang diperuntukkan kepada golongan masyarakat miskin dalam memperoleh layanan kesehatan, ialah implementasi konstitusi bahwa setiap orang berhak atas....
a. pelayanan kesehatan gratis
b. kegampangan berobat
c. perlakuan khusus
d. jaminan sosial
Jawab:
d. benar
12. Titik pertama keberhasilan usaha terhadap penegakan hak asasi wanita dalam bidang politik terjadi pada ketika perempuan....
a. mendapat penghasilan atau penghasilan yang sepadan
b. mendapat peluang dalam karier dan pekerjaan
c. memperoleh peluang yang sama dalam mengenyam pendidikan
d. mulai memperoleh hak untuk menentukan dalam pemilu
Jawab:
d. benar
13. Pengetahuan tentang Pilkada yang berlangsung di daerahnya, berdasarkan konsep budaya politik termasuk dalam ranah....
a. variatif
b. kognitif
c. subyektif
d. obyektif
Jawab:
b. benar
14. Budaya politik yang paling ideal dalam sistem politik yang demokratis adalah....
a. dinamik
b. partisipan
c. parokhial
d. sensitif
Jawab:
b. benar
15. Menurut konsep kewargguagaraan tradisi republikan, kepentingan minoritas Tionghoa dan dominan Jawa seharusnya....
a. dirumuskan secara bersama-sama
b. dirumuskan berdasarkan konsep mayoritas
c. dilakukan melalui proses voting
d. diputuskan oleh pemerintah
Jawab:
a. benar
16. Prinsip partisipasi dalam konsep good governance pada penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara....
a. se-efektif dan seefisien mungkin
b. mengikutsertakan masyarakat
c. berorientasi pada keuntungan
d. mengedepankan keadilan sosial
Jawab:
b. benar
17. Penolakan pemberlakuan suatu Perda tidak akan terjadi bila sebelumnya pejabat yang berwenang mempersembahkan pengenalan dan pemahaman tentang Perda tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini pejabat tersebut sudah melakukan....
a. konflik politik
b. sosialisasi politik
c. rekrutmen politik
d. politik uang
Jawab:
b. benar
18. Struktur komunikasi politik dengan tatap muka biasanya bersifat....
a. informal
b. formal
c. kaku
d. otoritas
Jawab:
a. benar
19. Kegiatan partisipasi politik yang tidak menuntut prakarsa sendiri adalah....
a. melobi pejabat partai
b. mempersembahkan bunyi dalam pemilu
c. menjadi pimpinan partai politik
d. menjadi anggota forum swadaya masyarakat
Jawab:
b. benar
20. Pengelompokan identitas dan budaya kelompok yang bukan disebabkan oleh perbedaan etnis, ras, dan nasionalitas yaitu kelompok-kelompok....
a. suku, bangsa
b. lesbian, orang cacat
c. bangsa, gays
d. perempuan, suku
Jawab:
b. benar
21. Gerakan Papua Merdeka (GPM) dikategorikan sebagai jenis gerakan sosial gres lantaran gerakan tersebut....
a. memanfaatkan sentimen ekonomi masyarakat Papua
b. memanfaatkan sentimen etnis sebagai dasar penggerak
c. merepresentasikan ideologi Marxis dalam gerakannya
d. merepresentasikan ideologi kapitalisme dalam gerakannya
Jawab:
b. benar
22. Menurut konsep perwakilan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimandatkankepada....
a. Bawasda
b. Bappeda
c. Pemda
d. DPRD
Jawab:
d. benar
23. Secara formal, partai politik berfungsi sebagai....
a. aktivis demonstrasi
b. penegak kebenaran
c. penyalur aspirasi masyarakat
d. penyerap dana masyarakat
Jawab:
c. benar
24. Partai “catch all” ialah perkembangan dari partai....
a. kader
b. massa
c. nasionalis
d. religius
Jawab:
b. benar
25. Di beberapa negara, parlemen ialah forum yang berwenang menilai apakah undang-undang dan peraturan-peraturan sesuai atau tidak berperihalan dengan UUD. Hal ini lantaran di negara-negara
a. parlemen mempunyai kekuasaan yuridis
b. parlemen ialah forum negara tertinggi
c. terdapat kerjasama yang erat antar forum kekuasaan
d. tidak ada pertolongan kekuasaan yang tegas
Jawab:
b. benar
26. Dalam sudut ilmu politik dan ilmu aturan internasional, konfederasi pada hakekatnya bukan negara, karena....
a. kekuasaan spesialuntuk berada ditangan alat perlengkapan bersama
b. negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka dan
c. kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam konfederasi dibatasi pada kekuasaan tertentu
d. pemerintah negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tidak sanggup membuat peraturan
Jawab:
b. benar
27. Penyimpangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 18 Agustus 1945 s/d 1949 disebabkan karena....
a. para menteri tidak bertanggungjawaban kepada presiden
b. para menteri bertanggungjawaban kepada DPR
c. tanggungjawaban politik berada di tangan para menteri
d. tanggungjawaban politik berada di tangan presiden
Jawab:
c. benar
28. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan sistem perwakilan bikameral yang terbatas. Keterbatasan ini disebabkan....
a. kewenangan DPD dalam legislasi setara dengan kewenangan DPR
b. kekuasaan DPR terbatas spesialuntuk pada pembuatan UU
c. kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
d. DPR dan DPD tidak sanggup saling menjatuhkan
Jawab:
c. benar
29. Hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, ialah hak DPR dalam menjalankan prosedur checks and balances kepada....
a. Mahkamah Agung
b. Presiden
c. rakyat
d. DPD
Jawab:
b. benar
30. Aspek positif dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain....
a. kewenangan yang sangat besar bagi kawasan untuk mengurus rumah tangganya
b. titik berat otonomi pada kabupaten/ kota
c. pemahaman yang berpengaruh dari pegawanegeri kawasan tentang otonomi
d. biaya penyelenggaraan otonomi yang relatif murah
Jawab:
a. benar
31. Wewenang tubuh administrator dalam bidang yudikatif di antaranya mempersembahkan....
a. grasi, abolisi, dan amnesti
b. input, konvensi, dan out put
c. informasi, penerangan, dan peperangan
d. agregasi, artikulasi kepentingan, dan amnesti
Jawab:
b. benar
32. Pemdiberian ijin usaha untuk kalangan swasta ialah perwujudan pelaksanaan fungsi birokrasi dalam bidang....
a. pelayanan
b. regulasi
c. distribusi
d. kompensasi
Jawab:
b. benar
33. Bila suatu undang-undang di Perancis diterima oleh DPR tetapi tidak disetujui oleh presiden, maka undang-undang tersebut....
a. dilarang diajukan lagi ke parlemen atau dibatalkan
b. segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum
c. direvisi terlebih lampau kemudian diajukan lagi kepada presiden
d. direvisi terlebih lampau kemudian diajukan ke mahkamah konstitusi
Jawab:
b. benar
34. Pada masa pertama kemerdekaan, rekrutmen birokrasi didasarkan pada tipe askriptif yang dilakukan dengan tujuan utama....
a. membuat slogan birokrasi sebagai abdi negara
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
c. meningkatkan profesionalisme birokrat
d. menunjang persatuan negara yang gres lahir
Jawab:
d. benar
35. Beberapa waktu lalu, sepuluh fraksi DPR-RI menyetujui usul inisiatif tentang hak angket atas kasus penjualan dua kapal tanker Pertamina. Langkah yang dilakukan DPR-RI dalam melaksanakan hak tersebut adalah....
a. meminta keterangan tentang kebijakan tersebut pada pemerintah
b. menilik kasus tersebut dengan membentuk Pansus
c. mengubah kebijakan yang dibentuk oleh Pertamina
d. memdiberi mosi tidak percaya kepada pemerintah
Jawab:
b. benar
36. Kecenderungan kiprah yang dimainkan DPR masa reformasi periode 1999-2004 adalah....
a. pembentukan legitimasi administrator yang kuat
b. penyeimbang kekuasaan antar lembaga
c. pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan
d. pengontrol aspirasi rakyat
Jawab:
c. benar
37. Pembagian fraksi DPR pada masa Demokrasi Pancasila yaitu berdasarkan....
a. jumlah komisi yang ada
b. utusan kawasan dan utusan golongan
c. partai politik yang duduk di DPR
d. departemen dalam pemerintahan
Jawab:
c. benar
38. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen, karena....
a. tidak sanggup mewakili tiruana kelompok dalam masyarakat
b. susah dan mahal untuk diselenggarakan
c. fragmentasi partai tidak sanggup dihindari
d. susah bagi partai kecil mencapai mayoritas
Jawab:
a. benar
39. Yang dimaksud kebebasan kehakiman di Indonesia yaitu kebebasan....
a. hakim agung dalam membuat keputusan
b. hakim agung dalam menduduki jabatan seumur hidup
c. kekuasaan lain dalam mensugesti tubuh yudikatif
d. tubuh yudikatif bebas dari campur tangan kekuasaan lain
Jawab:
d. benar
40. Negara yang menganut sistem common law adalah....
a. Perancis
b. Amerika Serikat
c. Indonesia
d. Belanda
Jawab:
b. benar
41. Apabila suatu undang-undang ditetapkan tidak sesuai dengan undang-undang dasar oleh tubuh yang mempunyai hak judicial review, maka undang-undang tersebut....
a. batal
b. direkomendasikan kembali
c. diuji kembali
d. direvisi
Jawab:
a. benar
42. Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi sudah menolak undangan yang diajukan DPD terhadap Presiden dan DPR-RI terkena Keppres No. 185 M/2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota BPK periode 2004-2009, yang diduga sudah mengabaikan kewenangan konstitusi DPD sebagaimana Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945. Dalam memutus kasus ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan wewenang dalam hal....
a. memutus perselisihan hasil pemilihan umum
b. memutus sengketa kewenangan forum negara
c. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD
d. memdiberi putusan atas pendapat DPR terkena dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD
Jawab:
b. benar
43. Berikut yang termasuk bidang kajian utama dalam ilmu politik, berdasarkan Heywood yaitu ….
1)teori politik
2)lembaga politik
3)bangsa dan globalisasi
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
44. Untuk mencapai suatu tujuan, dalam tradisi politik sanggup dipakai cara ….
1)persuasi
2)kohesif
3)intimidasi
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
45. Kekejaman kaum fasis yang menjadikan meletusnya Perang Dunia II belum mendorong Presiden Roosevelt merumuskan kebebasan ….
1)berbicara
2)menyatakan pendapat
3)beragama
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
46. Menurut konsepsi budaya politik, konflik sanggup diminimalkan bila acara masyarakat negara….
1)ditingkatkan dengan mengesampingkan tanggung balasan
2)tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest
3)lebih mengutamakan kebaikan bersama
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
47. Kegiatan LSM Widya Mukti yang bergerak di bidang evakuasi lingkungan hidup, sanggup dikategorikan sebagai representasi civil society, karena….
1)memiliki kemampuan mengatur diri sendiri
2)berorientasi pada profit
3)tidak tergantung pada pemerintah
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
48. Negara yang menganut sistem dua partai adalah….
1)Amerika Serikat
2)Indonesia
3)Inggris
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
49. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, ialah wujud dari perwakilan ….
1)fungsional
2)politik
3)khusus
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
50. Sistem proporsional pada Pemilu Indonesia tahun 1955 memdiberi dampak antara lain ….
1)perolehan bunyi yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
2)penyederhanaan partai dengan munculnya empat partai besar pemenang pemilu
3)koalisi kabinet yang sanggup menjaga stabilitas nasional
a. jawabanan 1 dan 2 benar
b. jawabanan 1 dan 3 benar
c. jawabanan 2 dan 3 benar
d. jawabanan 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
Download Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212
Seperti yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang sudah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempergampang Anda menyimpan dokumen, lantaran terkadang ada dari Mahasiswa yang kesusahan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik, silahkan Anda klik link dibahwa ini.Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk eksklusif menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami bahan dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian selesai semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan membuatkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
0 Komentar untuk "Soal Ujian Ut Ilmu Pemerintahan Isip4212 Pengantar Ilmu Politik Beserta Kunci Jawaban"