Soal Ujian Ut Ilmu Aturan Eksi4202 Aturan Pajak Beserta Kunci Jawaban

Kamis, 03 Januari 2019

Bagikan :

Tweet

loading...

Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Hukum EKSI4202 Hukum Pajak lengkap dengan kunci jawabanan kami bagikan untuk Anda Mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) non Pendas yang kini ini sedang menempuh pendidikan pada semester 3. Pada postingan kami sebelumnya kami sudah banyak banyak sekali Soal Ujian UT Ilmu Hukum LING1121 Hukum Lingkungan, kami konsisten membangun blog Soal UAS UT sebagai wadah untuk membagikan kumpulan soal-soal ujian final semester Universitas Terbuka. Yang kemudian bisa Anda pelajari sebelum menghadapi ujian nantinya. Tak spesialuntuk Soal Ujian UT  saja, kami juga mempersembahkan banyak sekali hal lainnya terkait kiprah Anda sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka, mirip Soal Ujian UT Ilmu Hukum dan banyak sekali Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang sudah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih digampangkan dalam mempelajari isi materi pada modul. melaluiataubersamaini hal ini Anda akan lebih bisa menghemat waktu Anda untuk mempelajari tiruana materi di mata kuliah Anda. Mempelajari soal-soal mirip ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabanan dan pembahasan soal tentu akan menghemat waktu Anda. Tak jarang soal yang Anda pelajari akan sama persis keluar pada waktu ujian nantinya, hal ini alasannya ialah tiruana soal yang kami bagikan ini tak lepas dari materi yang ada pada modul Anda.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 3 lainnya:

• Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4201 Hukum Tata Negara
• Soal Ujian UT Ilmu Hukum LING1121 Hukum Lingkungan
• Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202 Hukum Pajak
• Soal Ujian UT Ilmu Hukum ADBI4336 Hukum Ketenagakerjaan
• Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4301 Hukum Telematika
• Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4312 Hukum Perlindungan Konsumen

Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal mirip ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, alasannya ialah dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Makara Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda. Pada final artikel, kami juga sudah menyiapkan link untuk mendownload soal ini dalam bentuk file PDF yang mana Anda akan diarahkan pribadi pada link downloadnya.

Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.

Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah EKSI4202 Hukum Pajak lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian final semester nantinya.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202

1. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka adalah
A. Penyidikan pajak
B. Penyelidikan pajak
C. Penelitian pajak
D. Pengawasan pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka

2) Salah satu unsur dalam pengertian pajak ialah ….
A. adanya kontrapretasi pribadi yang didapat
B. tidak harus didasarkan undang-undang
C. sifatnya sanggup dipaksakan
D. untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, unsur dalam pajak yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, sifatnya sanggup dipaksakan, tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang pribadi sanggup dirasakan oleh pemungut pajak.

3) Jangka waktu pengajuan surat permintaan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat ….
A. 1 bulan
B. 3 bulan
C. 6 bulan
D. 12 bulan
Jawab:
B. Jawaban Anda Benar alasannya ialah jangka waktu pengajuan surat permintaan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan.

4) Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang mempersembahkan sumbangan masyarakat negara dengan cara mengharuskan masyarakat neragar untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak, hal ini ialah pendapat dalam teori ….
A. perlindungan
B. kepentingan
C. daya pikul
D. asuransi
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, alasannya ialah teori asuransi menyatakan bahwa Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang mempersembahkan sumbangan masyarakat negara dengan cara mengharuskan untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak

5) Pemeriksaan yang mencakup suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dinamakan pemeriksaan….
A. Kantor
B. Lapangan
C. Rutin
D. Khusus
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Pemeriksaan Lapangan yang mencakup suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak

6) Pemerintah dalam mengambil pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu .....
A. subjek pajak, objek pajak, tarif pajak
B. subjek pajak, objek pajak, aturan pajak
C. tarif pajak, aturan pajak, wajib pajak
D. wajib pajak, objek pajak, aturan pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Pemerintah dalam mengambil pajak minimal harus ada 3 (tiga) variabel penting, yaitu subjek pajak (siapa yang menanggung pajak), objek pajak (apa yang dikenakan pajak), dan tarif pajak (berapa besarnya)

7) Apabila Surat Pemdiberitahuan WP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan UU KUP 2007 dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan ….
A. STP
B. SKPKB
C. SKPKBT
D. Surat Teguran
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar alasannya ialah STP bukan ialah salah satu permintaan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu ketetapan pajak oleh wajib pajak

8) Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap ialah ….
A. Pajak Penghasilan (PPh)
B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
C. Pajak pertambahan Nilai (PPN)
D. Bea Meterai
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, bea meterai menerapkan tariff tetap sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, yang selanjutnya dengan PP RI Nomor 24 tahun 2000, tarifnya sebesar Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 dan tarif ini berlaku hingga sekarang. Selain itu, cek dan Bilyet Giro, berapa pun nilai nominalnya dikenakan Rp 6.000,00.

9) PT. INSERT ialah Wajib Pajak Badan. Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2009 ialah sebesar Rp 205.000.000,00. Maka jumlah PPh terutang PT INSERT tahun 2009 ialah sebesar ….
A. Rp 34.750.000,00
B. Rp 29.750.000,00
C. Rp 24.500.000,00
D. Rp 6.150.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, alasannya ialah tidak tepat
Perhitungan PPh terutang ialah sebagai diberikut :
Rp 50.000.000,00 ´ 30 % = Rp 15.000.000,00
Rp 50.000.000,00 ´ 25 % = Rp 12.500.000,00
Rp102.000.000,00 ´ 15 % = Rp 52.500.000,00
Rp.29,750,000.00

10) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata sudah lewat dan Dirjen Pajak tidak mempersembahkan keputusan maka permintaan keberatan Wajib Pajak dianggap ….
A. ditolak
B. tidak mengajukan permintaan keberatan
C. diterima
D. diterima sebagian
Jawab:
C. Jawaban Anda Benar alasannya ialah apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata sudah lewat dan Dirjen Pajak tidak mempersembahkan keputusan maka permintaan keberatan Wajib Pajak dianggap diterima.

11) Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak sanggup mengajukan banding ke ….
A. Mahkamah Agung
B. Kejaksaan Agung
C. PTUN
D. Badan Peradilan Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda Benar alasannya ialah Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak sanggup mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak

12) Pak Swasono (K/3) di Surabaya, penghasilan neto tahun 2009 sebesar Rp 125.000.000,00 maka besarnya PPh terutang ….
A. Rp 11.950.000,00
B. Rp 12.220.000,00
C. Rp 13.200.000,00
D. Rp 15.000.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, perhitungannya adalah.
Pak Swasono penghasilan neto 1 tahun Rp 125.000.000,00
PTKP: K/3 1 tahun terdiri dari:
Wajib Pajak Rp 15.840.000,00
Wajib Pajak Kawin Rp 1.320.000,00
Tanggungan 3 anak (3 x Rp 1.320.000,00) Rp 3.960.000,00 Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak 1 tahun Rp.103.880.000,00
Pajak Penghasilan 1 tahun :
Rp 25.000.000,00 ´ 5% = Rp 1.250.000,00
Rp 25.000.000,00 ´ 10% = Rp 2.500.000,00
Rp 50.000.000,00 ´ 15% = Rp 7.500.000,00
Rp 3.880.000,00 ´ 25% = Rp 970.000,00
Rp.12.220.000,00

13) Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil bila dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil disebut dengan tarif.....
A. tetap
B. degresif
C. progresif
D. Proporsional
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, tariff degresif ialah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil bila dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil

14) PT. ALEXA mengimpor barang “X” sebanyak 360 unit dengan harga per unit Rp 12.500.000,00. Jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20% maka besarnya bea masuk yang harus dibayar ialah .....
A. Rp 900.000.000,00
B. Rp 750.000.000,00
C. Rp 15.000.000,00
D. Rp 2.500.000,00
Jawab:
A. Jawaban Anda benar,
Perhitungan :
Nilai barang impor : 360 unit x Rp12.500.000 = 4,500,000,000.00
Bea masuk yang harus dibayar : 20% x Rp 4,500,000,000.00 = Rp 900,000,000.00

15) Pada tahun 2009 Bapak Haji Mansyur memulai perjuangan flora hias dengan modal pertama sebesar Rp 50.000.000,00, akhir ekspresi dominan kemarau yang berkepantidakboleh perjuangan Bapak Haji Mansyur mengalami kerugian, banyak flora yang mati sebesar Rp10.000.000,00. Maka pajak dan zakat yang terutang pada tahun 2009 ialah sebesar …
A. Pajak: Rp7.500.000,00, Zakat: Rp1.000.000,00.
B. Pajak: Rp6.000.000,00, Zakat: Rp1.250.000,00.
C. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.250.000,00.
D. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.000.000,00.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, penyelesaiannya sbb.
Pajak : Nihil alasannya ialah mengalami kerugian
Zakat yang harus dibayar ialah : 2,5% x (Rp50.000.000 – Rp10.000.000) = Rp1.000.000,00

16) Ibu Hj. Yayah pengusaha pakaian muslim perempuan dengan nama CV RUMAH MUSLIMAH, selama tahun 2009 memperoleh laba membersihkan (PKP) dari penjualan pakaian tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 dengan modal sebesar Rp120.000.000,00. Maka jumlah pajak dan zakat yang harus dibayar ialah sebesar …
A. Rp 5.250.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
B. Rp 6.500.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
C. Rp 9.000.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
D. Rp 5.250.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar,
Pajak penghasilan yang harus dibayar CV Rumah Muslim adalah:
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp2.500.000,00
15% x Rp 10.000.000,00 = Rp1.500.000,00
T o t a l = Rp5.250.000,00
Zakat yang harus dibayar ialah : 2,5% x Rp120.000.000 = Rp3.000.000,00

17) Penafsiran terhadap undang-undang perpajakan yang tidak diperkenankan untuk dipakai ialah .....
A. Penafsiran Sosiologis
B. Penafsiran A Contrario
C. Penafsiran Otentik
D. Penafsiran Historis
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, alasannya ialah Penafsiran a contrario ialah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara suatu kejadian yang terjadi dengan kejadian yang sudah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang. Seperti halnya penafsiran analogis, penafsiran a Contrario dalam lapangan aturan pajak juga tidak diperbolehkan alasannya ialah akan merugikan Wajib Pajak dan menjadikan ketidakpastian dalam aturan yang sudah terang mengaturnya

18) Persyaratan bagi subjek pajak yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU KUP 2007 ialah persyaratan ….
A. subjektif
B. adil
C. preventif
D. persuasif
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, alasannya ialah persyaratan adil ialah persyaratan bagi subjek pajak yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahnnya

19) Tujuan utama pemerintah melaksanakan reformasi pajak ialah ….
A. menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional
B. pajak sebagai komplemen sumber dana pembangunan
C. kemajuan perekonomian dan dunia usaha
D. intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, tujuan utama dari reformasi pajak atau pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.

20) Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 ialah ….
A. jangka waktu pajak
B. bab tahun pajak
C. asa pajak
D. tahun pajak
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, masa pajak ialah Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu janga waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007

21) Apabila seorang Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan usaspesialuntuk dimulai 1 Mei 2008 – 30 April 2009 maka tahun pajaknya memakai ….
A. tahun 2008
B. tahun 2009
C. terserah Wajib Pajak
D. terserah keputusan Dirjen Pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Pembukuan WP dimulai 1 Mei 2008 dan berakhir 30 April 2009. Ditetapkan sebagai Tahun Pajak 2008 alasannya ialah enam bulan pertama jatuh pada Tahun 2008.

22) Bapak Haji Hamdani mempunyai perjuangan dagang emas dengan modal sebesar Rp 600.000.000,00. Akibat kurs mata uang US dollar yang tidak stabil, Bapak Haji Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00. Pada tahun 2009, Bapak Haji Hamdani tidak wajib membayar pajak alasannya ialah beliau mengalami kerugian. Maka diketahui jumlah zakat yang harus dibayar oleh Bapak Haji Hamdani ialah sebesar ….
A. Rp 6.000.000,00
B. Rp 10.500.000,00
C. Rp 13.000.000,00
D. Rp 15.000.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar,
Penyelesaian:
Pada tahun 2009 Pak Haji Hamdani masih wajib membayar zakat walaupun mengalami kerugian
Jumlah zakat yang harus dibayar : 2,5%´(Rp600.000.000 – Rp180.000.000) = Rp10.500.000,00

23) Setiap orang yang melaksanakan percobaan untuk melaksanakan tindak pidana menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau legalisasi PKP akan dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara ….
A. paling singkat 3 bulan
B. paling singkat 6 bulan
C. paling usang 4 tahun
D. paling usang 6 tahun
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Setiap orang yang melaksanakan percobaan untuk melaksanakan tindak pidana menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau legalisasi PKP akan dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan

24) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai hukuman manajemen berupa :.....
A. bunga 2%
B. bunga 2% per bulan
C. denda sebesar 50%
D. kenaikan sebesar 50%
Jawab:
C. Jawaban Anda Benar alasannya ialah dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai hukuman manajemen berupa denda sebesar 50%.

25) Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemda Tingkat I sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ialah Pajak ….
A. reklame
B. penerangan jalan
C. materi bakar kendaraan bermotor
D. pengambilan dan pengolahan galian golongan C
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, pajak materi bakar kendaraan bermotor sebesar 5% ialah Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemda Provinsi sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

26) Apabila WP menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau legalisasi PKP sehingga sanggup menjadikan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi.....
A. denda paling sedikit 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
B. denda paling banyak 6 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.
C. pidana penjara paling singkat 9 bulan.
D. pidana penjara paling usang 6 tahun.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Apabila WP menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau legalisasi PKP sehingga sanggup menjadikan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan hukuman pidana penjara paling usang 6 tahun

27) Menjaga ketertiban pembayaran pajak, megampangkan pengawasan manajemen perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak ialah ialah ….
A. fungsi surat ketetapan pajak
B. manfaat legalisasi pengusaha kena pajak
C. syarat NPWP
D. fungsi NPWP
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, fungsi NPWP ada 3 yaitu menjaga ketertiban pembayaran pajak, megampangkan pengawasan manajemen perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak.

28) Penghapusan NPWP sanggup dilakukan dalam hal ….
A. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
B. perempuan kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan
C. Wajib Pajak tubuh sudah dibubarkan secara resmi
D. A, B, dan C benar tiruana
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, alasannya ialah A, B, dan C benar tiruana

29) Apabila permintaan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah ….
A. bunga 2% sebulan
B. bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan
C. bunga 4% sebulan
D. kenaikan 50% dari pajak yang lebih dibayar
Jawab:
B. Jawaban Anda Benar alasannya ialah apabila permintaan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan.

30) Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah ….
A. tanggal 10 bulan takwim diberikutnya
B. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
C. 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
D. tanggal 15 bulan takwim diberikutnya
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan

31) Dasar aturan yang mengatur wacana keberatan ialah ….
A. Pasal 25 UU KUP 2007
B. Pasal 27 UU KUP 2007
C. Pasal 28 UU KUP 2007
D. Pasal 29 UU KUP 2007
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar yaitu Pasal 25 UU KUP 2007

32) Surat yang dipakai untuk memilih besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah belum sempurnanya pembayaran pokok pajak, besarnya hukuman manajemen dan jumlah yang masih dibayar oleh Wajib Pajak Daerah ialah surat ….
A. Tagihan Pajak Daerah
B. Pemdiberitahuan Pajak Daerah
C. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
D. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ialah surat ketetapan pajak yang memilih besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah belum sempurnanya pembayaran pokok pajak, besarnya hukuman administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar

33) Retribusi Daerah ialah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh ….
A. Pemerintah Daerah
B. Pemerintah Pusat
C. Kabupaten
D. Negara
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Sesuai dengan ketentuan UU PDRD, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah ialah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

34) Pemungutan pajak kawasan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan memakai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan ialah ciri dari sistem pemungutan pajak, yaitu ….
A. With Holding System
B. Self Assessment System
C. Official Assessment
D. Regulerend System
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Pemungutan pajak kawasan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan memakai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan ialah sistem pemungutan pajak Official Assessment.

35) Teknik perhitungan Retribusi Daerah ialah dengan memakai rumus sebagai diberikut ….
A. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Pajak Daerah
B. Retribusi Kabupaten + Jumlah Retribusi Pusat
C. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Retribusi
D. Tingkat penerapan jasa ´ Tarif retribusi
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, perhitungan retribusi kawasan ialah Tingkat penerapan jasa ´ Tarif retribusi

36) Metode investigasi yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses investigasi pajak ialah metode ….
A. Vouching
B. Konfirmasi
C. Langsung
D. Tidak Langsung
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Metode langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan.

37) Yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana pajak ialah ….
A. Jaksa
B. Kepolisian
C. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung
D. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, penyidik dalam tindak pidana pajak ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang didiberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

38) Peradilan yang spesialuntuk melibatkan pihak Wajib Pajak dengan Fiskus ialah ....
A. Peradilan Pajak
B. Peradilan Tata Usaha Negara
C. Peradilan Administrasi Murni
D. Peradilan Administrasi Tidak Murni
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Peradilan yang spesialuntuk melibatkan 2 pihak, yaitu Wajib Pajak dengan Fiskus ialah Administrasi Tidak Murni

39) Orang pribadi atau tubuh yang bertanggung tanggapan atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dinamakan .....
A. Wakil Wajib Pajak
B. Konsultan Pajak
C. Kuasa Wajib Pajak
D. Penanggung Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Penanggung Pajak ialah orang pribadi atau tubuh yang bertanggung tanggapan atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

40) Pihak yang berwenang untuk mengurangkan / menghapuskan hukuman administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak ialah : ….
A. Menteri Keuangan
B. Pengadilan Pajak
C. Kepala KPP
D. Direktur Jenderal Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengurangkan/menghapuskan hukuman administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak

41) Sejak surat permintaan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus mempersembahkan keputusan dalam jangka waktu paling usang ….
A. 1 bulan
B. 6 bulan
C. 12 bulan
D. 24 bulan
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, semenjak surat permintaan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus mempersembahkan keputusan dalam jangka waktu paling usang 12 bulan.

42) Dasar aturan yang mengatur wacana investigasi pajak ialah ….
A. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007
B. Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007
C. Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007
D. Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2008
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 wacana perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 wacana Ketentuan Umum dan Tata Teknik Perpajakan

43) Permintaan buku, catatan dan dokumen serta data, informasi serta keterangan lain dalam rangka investigasi pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak .....
A. paling usang 6 bulan semenjak permintaan disampaikan.
B. paling usang 4 bulan semenjak permintaan disampaikan
C. paling usang 3 bulan semenjak permintaan disampaikan
D. paling usang 1 bulan semenjak permintaan disampaikan
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling usang 1 (satu) bulan semenjak permintaan disampaikan

44) Penghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara, sanggup dilakukan atas permintaan dari ….
A. Direktur Jenderal Pajak
B. Kepolisian
C. Menteri Keuangan
D. Penyidik Pajak
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Penghentikan penyidikan sanggup terjadi untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sanggup menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, paling usang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak tanggal surat permintaan.

45) Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak ialah ialah jenis-jenis dari Retribusi ….
A. Jasa Umum
B. Jasa Usaha
C. Perizinan Tertentu
D. Daerah Khusus
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak ialah jenis dari Retribusi Jasa Usaha.

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202

Seperti yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang sudah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempergampang Anda menyimpan dokumen, alasannya ialah terkadang ada dari Mahasiswa yang kesusahan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas EKSI4202 Hukum Pajak, silahkan Anda klik link dibahwa ini.

Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202

Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk pribadi menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian final semester nantinya.

Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum EKSI4202 Hukum Pajak, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan membuatkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.

Tag : Soal UT, Soal UT Ilmu Hukum, Soal UT Ilmu Hukum Semester 3, Soal Ut Non Pendas