loading...
Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Ilmu Hukum HKUM4203 Hukum Pidana lengkap dengan kunci jawabanan kami bagikan untuk Anda Mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) non Pendas yang kini ini sedang menempuh pendidikan pada semester 4. Pada postingan kami sebelumnya kami sudah banyak sekali Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4202 Hukum Perdata, kami konsisten membangun blog Soal UAS UT sebagai wadah untuk membagikan kumpulan soal-soal ujian simpulan semester Universitas Terbuka. Tak spesialuntuk Soal Ujian UT saja, kami juga mempersembahkan banyak sekali hal lainnya terkait kiprah Anda sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka, ibarat Soal Ujian UT Ilmu Hukum dan banyak sekali Soal UT untuk jurusan lainnya baik Pendas maupun Non Pendas yang sudah kami sajikan pada blog ini, tentu Anda akan lebih digampangkan dalam mempelajari isi materi pada modul. Mempelajari soal-soal ibarat ini yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabanan dan pembahasan soal tentu akan menghemat waktu Anda. Tak jarang soal yang Anda pelajari akan sama persis keluar pada waktu ujian nantinya, hal ini lantaran tiruana soal yang kami bagikan ini tak lepas dari materi yang ada pada modul Anda.Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 4 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum SOSI4416 Sosiologi Hukum
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4103 Filsafat Hukum dan Etika Profesi
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4202 Hukum Perdata
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4203 Hukum Pidana
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4206 Hukum Internasional
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum ISIP4216 Metode Penelitian Sosial
Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal ibarat ini, selain bisa Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, lantaran dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Makara Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda bisa belajar, asalkan Anda bisa internetan dengan handphone Anda.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.
Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah HKUM4203 Hukum Pidana lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian simpulan semester nantinya.
a. Friedmann
b. Hans Kelsen
c. Moeljatno
d. Imanuel Kant
Jawab:
a. benar
2. Salah satu dari fungsi aturan ialah melaksanakan adaptasi, artinya :
a. Mendefinisikan relasi antara anggota-anggota masyarakat
b. Menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan mengambarkan bagaimana mengatur kekuasaan itu
c. Bersifat dinamis untuk diubahsuaikan dengan perkembangan zaman
d. Mengatur acara antara individu dan kelompok dalam masyarakat
Jawab:
c. benar
3. Di bawah ini ialah pegawanegeri penegak aturan dalam sistem peradilan pidana, kecuali :
a. Aparatur desa
b. Jaksa
c. Kepolisian
d. Hakim
Jawab:
a. benar
4. Penderitaan yang sengaja didiberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akhir atas perbuatan-perbuatan yang mana berdasarkan aturah aturan pidana ialah perbuatan yang dilarang, penderitaan tersebut didiberikan oleh forum negara yang didiberikan wewenang untuk mempersembahkan penderitaan, hal ialah unsur-unsur perngertian dari
a. Hukum pidana formil
b. Hukum pidana materiel
c. Hukum pidana
d. Pidana
Jawab:
d. benar
5. Ilmu pengetahuan terkena suatu cuilan khusus dari hukum, yakni aturan pidana, ialah pengertian dari
a. Ilmu Hukum Pidana
b. Pemidanaan
c. Sistem pemidanaan
d. Filsafat aturan pidana
Jawab:
a. benar
6. Pembagian jenis pidana secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Pidana pokok dan pidana tambahan
b. Pidana mati dan pidana penjara
c. Pidana materiil dan pidana formil
d. Pidana penjara dan pidana denda
Jawab:
a. benar
7. Dasar aturan diberlakukannya Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah
a. Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
b. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
c. Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
d. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
Jawab:
b. benar
8. Kebijakan aturan pidana ialah .....
a. Cabang ilmu cuilan aturan pidana yang mempelajari relasi masyarakat dengan aturan pidana
b. Cabang Diskresi pembentuk aturan pidana dalam melaksanakan penelitian memakai pendekatan penologi pidana
c. Cabang ilmu aturan pidana yang mempelajari bagaimana penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan aturan pidana
d. cabang ilmu aturan pidana yang mempunyai relasi dengan filsafat pemidanaan
Jawab:
c. benar
9. Penologi ialah cuilan dari kriminologi yang mempelajari wacana ..................
a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan
b. Kejahatan dari segi kejiwaan
c. Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal
d. Hukuman kepada pelaku kejahatan
Jawab:
d. benar
10. Diadakannya aturan pidana ialah untuk melindungi masyarakat, hal ini ialah pendapat dari
a. Van Hattum
b. Muladi
c. Van Bemmelen
d. Tirtaamidjaya
Jawab:
d. benar
11. memidana seorang pelaku kejahatan, ialah salah satu yang hendak dicapai oleh
a. Kehendak Penguasa
b. Kehendak pembuat undang-undang
c. Kehendak yang ingin di capai yudikatif
d. Kehendak yang ingin di capai oleh aturan pidana
Jawab:
d. benar
12. Menurut literatur Inggris R3D, pidana untuk menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melaksanakan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, ialah pengertian dari
a. Represive
b. Presuasif
c. Restorative
d. Deterrence
Jawab:
d. benar
13. Bahwa memang ada orang jahat dari semenjak lahir dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa, ialah anutan kriminologi..
a. Aliran Sosiologis
b. Aliran Biologi-
c. Aliran Biologi-Kriminal
d. Aliran Theologis
Jawab:
c. benar
14. Dalam dogma aturan pidana Jerman, kepentingan aturan (rechtsgut) meliputi, kecuali
a. rechtstoestand
b. rechten
c. individuale belangen
d. sociale instellingen
Jawab:
c. benar
15. segala kepentingan yang diharapkan dalam banyak sekali segi kehidupan insan baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan biar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Merupakan pengertian dari..
a. Kepentingan masyarakat
b. Kepentingan Negara
c. Kepentingan Pembuat Undang-Undang
d. Kepentingan hukum
Jawab:
d. benar
16. Yang dimaksud overtreding dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam buku III adalah
a. Pelanggaran
b. Kejahatan
c. Tindak pidana
d. Culpa
Jawab:
a. benar
17. Prinsip nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya diciptakan oleh ....
a. Van Hattum
b. Van Bemmelen
c. Paul Johan Anslem von Feuerbach
d. Jan Remmelink
Jawab:
c. benar
18. Di Indonesia Asas legalitas dalam konstitusi dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal...
a. 26
b. 27
c. 28
d. 29
Jawab:
c. benar
19. Salah satu makna dalam asas legalitas ialah ketentuan aturan pidana tidak boleh diberlakukan surut. Dalam sejarah perkembangan asas legalitas dengan dalih dukungan masyarakat dari kejahatan, asas legalitas untuk pertama kali disimpangi dari larangan ketentuan aturan pidana tidak boleh berlaku surut terjadi di negara
a. China
b. Thailand
c. Rusia
d. Amerika Serikat
Jawab:
c. benar
20. Arti dari prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa adalah
a. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang tidak tertulis
b. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ada sebelumnya
c. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat
d. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas
Jawab:
d. benar
21. Salah satu negara di dunia yang tidak memberlakukan asas legalitas dalam aturan pidana nasionalnya ialah negara
a. China
b. Rusia
c. Bolivia
d. Jepang
Jawab:
a. benar
22. Berikut ini lingkup berlakunya asas-asas Extra Teritorial / kekebalan dan hak-hak Istimewa (Immunity and Previlege), kecuali
a. Semua jenis kapal-kapal dan pesawat udara diatas kapal maupun di luar kapal
b. Suatu angkatan bersenjata yang terpimpin
c. Pejabat-pejabat perwakilan abnormal dan keluarganya
d. Kepala Negara abnormal dan anggota keluarganya
Jawab:
a. benar
23. Di bawah ini yang ialah Pasal yang mengatur batas berlakunya aturan pidana adalah......
a. 1 KUHP
b. 7 KUHP
c. 10 kitab undang-undang hukum pidana
d. 2 KUHP
Jawab:
d. benar
24. Unsur sifat melawan aturan tidak perlu dibuktikan jikalau ............
a. Tidak memenuhi syarat melawan hukum
b. Mempunyai fungsi yang negatif
c. Tak disebut dalam rumusan delik
d. Sebagai unsur konstitutif
Jawab:
b. benar
25. Pasal 1365 BW ialah ketentuan yang mengatur perihal
a. Perbuatan melawan aturan dalam ranah aturan pidana
b. Perbuatan melawan aturan dalam ranah aturan pidana dan perdata
c. Perbuatan melawan aturan dalam ranah aturan perdata
d. Perbuatan melawan aturan dalam ranah aturan publik
Jawab:
c. benar
26. Di bawah ini yang ialah pengertian atau definisi kemampuan bertanggungjawabanan dalam ranah pidana yang dikemukakan oleh Van Bemmlen ialah
a. Seseorang yang sanggup dipertanggungjawabankan ialah orang yang sanggup mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut
b. Suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya
c. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu berdasarkan pandangan masyarakat tidak dibolehkan
d. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
Jawab:
a. benar
27. Dalam aturan pidana untuk sanggup di pidana tidaknya seseorang selain harus memenuhi unsur actus reus selain itu juga orang tersebut juga harus…
a. Berada di luar negeri
b. Dapat bertanggung tanggapan (means rea)
c. Terdapat rasa bersalahnya
d. Warga negara Indonesia
Jawab:
b. benar
28. Pertanggungjawabanan yang dikenal dengan konsep “liability” ditetapkan oleh:
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Van Hattum
d. Roscoe Pound
Jawab:
d. benar
29. Suatu keadaan dimana sikap batin pelaku dimana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan mengakibatkan ia tidak sanggup mengelak dari suatu keadaan tertentu ialah definisi dari ...........
a. Dolus determinatus
b. Dolus eventualis
c. Dolus premediatus
d. Dolus alternativus
Jawab:
b. benar
30. Berikut ini yang ialah definisi yang benar terkena Pertanggungjawabanan Pengganti yaitu ......
a. Pertanggungjawabanan berdasarkan aturan seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain
b. Penerapan asas strict liability itu sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta sopan santun publik
c. Pada pertamanya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebab sebagian hakim beropini asas mens rea tidak sanggup dipertahankan lagi untuk setiap masalah pidana
d. Seseorang sudah sanggup dipidana jikalau ia sudah melaksanakan perbuatan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya
Jawab:
a. benar
31. Berikut ini pernyataan yang benar terkena pidana ialah ......
a. Berbicara terkena proses penjatuhan hukuman
b. Struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah forum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan & forum pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan & pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan
c. Penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh aturan untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan suatu tindak pidana
d. Nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah sudah melanggar aturan pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana
Jawab:
d. benar
32. Hukum Penitensier ialah segala peraturan positif terkena sistem eksekusi (strafstelsel) dan sistem tindakan (matregelstelsel), aturan penitensier ini ialah sebagian dari eksekusi pidana positif yaitu cuilan yang menentukan, kecuali ialah ..
a. Teknik hukuman dijalankan
b. Jenis sanksi
c. Subyek sanksi
d. Lamanya hukuman dijalankan
Jawab:
c. benar
33. Sistem sanksinya spesialuntuk mencakup pidana (straf, punishment) yang bersifat penderitaan saja sebagai bentuk penghukuman ialah termasuk sifat pemidanaan dengan sistem..
a. Multri Track Sistem
b. Triple Track System
c. Double Track System
d. Single Track System
Jawab:
d. benar
34. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka hukuman tindakan ialah .............
a. Berorientasi pada ilham pengenaan hukuman terhadap pelaku suatu perbuatan Aliran klasik
b. Berorientasi pada ilham pengenaan hukuman terhadap pelaku suatu perbuatan Aliran Kantianisme
c. Memdiberi penderitaan istimewa
d. Sanksi yang tidak membalas
Jawab:
d. benar
35. Pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan sikap pelaku tindak pidana biar tidak mengulang perbuatannya, ialah .........
a. Aliran klasik
b. Aliran Neo-Klasik
c. Retributive view
d. Perspektif utilitarian
Jawab:
d. benar
36. Suatu keadaan diri yang mengakibatkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya spesialuntuk boleh dipertimbangkan terhadap yang terkena diri orang yang melaksanakan perbuatan itu atau diri si pemmenolong saja. hal tersebut ialah ketentuan kitab undang-undang hukum pidana yang terdapat pada Pasal ..............
a. 57
b. 58
c. 59
d. 60
Jawab:
b. benar
37. Alasan penghapus pemidanaan apabila di tinjau dari anutan sejarah perkembangan aturan pidana lebih secara umum dikuasai di pengaruhi oleh anutan pidana berdasarkan …
a. Aliran Post modern
b. Aliran Klasik
c. Aliran Determine
d. Aliran Neo-Klasik
Jawab:
d. benar
38. Apabila tidak dipidananya seseorang yang sudah melaksanakan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan lantaran hal-hal yang menjadikan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai....
a. Alasan pembenar
b. Alasan penghapus penuntut
c. Alasan penghapus pidana umum
d. Alasan penghapus pidana khusus
Jawab:
a. benar
39. Tangan seseorang dipegang oleh orang lain dan dipukulkan pada kaca, sehingga beling pecah. Maka orang yang pertama tadi tak sanggup dikatakan sudah melaksanakan perusakan benda (Pasal 406 KUHP), hal tersebut ialah suatu citra dari .......
a. Een kracht
b. Een dwang
c. Vis compulsive (paksaan yang relatif)
d. Vis absoluta (paksaan yang absolut)
Jawab:
d. benar
40. Pasal 78 kitab undang-undang hukum pidana mengatur wacana .......
a. Ne bis in idem
b. Meninggalnya terdakwa
c. Tidak adanya laporan
d. Apabila suatu perbuatan sudah lewat waktu, penuntut umum tidak sanggup lagi melaksanakan penuntutan
Jawab:
d. benar
41. Hal-hal yang menghapuskan hak negara untuk menuntut dan menjalankan pidana (Vervel van het recht tot strafvordering en van de straf) diatur dalam…
a. Bab VIII Buku IV KUHP
b. Bab VIII Buku III KUHP
c. Bab VIII Buku I KUHP
d. Bab VIII BukuI II IKUHP
Jawab:
c. benar
42. Kewenangan menjalankan pidana hapus jikalau terpidana meninggal dunia, dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal .............
a. 81
b. 82
c. 83
d. 84
Jawab:
c. benar
43. Percobaan melaksanakan kejahatan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pada .......
a. Buku I wacana Aturan Umum, Bab IV Pasal 51 dan 54 KUHP
b. Buku II wacana Aturan Umum, Bab IV Pasal 52 dan 54 KUHP
c. Buku I wacana Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP
d. Buku II wacana Aturan Umum, Bab IV Pasal 54 dan 55 KUHP
Jawab:
c. benar
44. Teori yang menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata aturan ialah ...
a. Teori Subyektif
b. Teori obyektif materiil
c. Teori obyektif formil
d. Teori gabungan
Jawab:
c. benar
45. Turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melaksanakan suatu tindak pidana. Dalam aturan pidana dikenal dengan istilah..
a. Reus Actus
b. Mean Rea
c. Pogging
d. Delmeening
Jawab:
d. benar
46. Unsur-unsur penyertaan yang menggerakkan orang lain disebut ........
a. Medeplichtigheid
b. Uitlokking
c. Doen plegen
d. Medeplegen
Jawab:
b. benar
47. Apabila tindak pidana yang lebih pertama sudah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakin dengan putusan yang sudah menjadi tetap, maka di sini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat lantaran tindak pidana yang kedua ini terjadi pengulangan, dan di sini terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya ialah salah satu kemungkinan yang terjadi sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, hal tersebut dikemukakan oleh andal aturan pidana yang berjulukan .........
a. Remmelink
b. Van Hattum
c. Moeljatno
d. Utrecht
Jawab:
d. benar
48. Gabungan tindak pidana disebut dengan istilah ...........
a. concursus realis
b. concursus idealis
c. recidive
d. samenloop
Jawab:
d. benar
49. Suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana, hal ini dinamakan dengan…
a. Voging
b. concursus realis
c. concursus idealis
d. delmeening
Jawab:
c. benar
50. Apabila seseorang yang melaksanakan suatu tindak pidana dan sudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan aturan tetap ( MKHT) atau “in kracht van gewijsde”, kemudian melaksanakan tindak pidana lagi ialah pengertian dari .......
a. Perbuatan berlanjut
b. Samenloop
c. Concursus idealis
d. Residive
Jawab:
d. benar
Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk pribadi menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian simpulan semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4203 Hukum Pidana, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan membuatkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah HKUM4203 Hukum Pidana lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian simpulan semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4203
1. Pengertian ilmu aturan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi aturan yang berkaitan antara filsafat aturan di satu sisi dan teori politik di sisi lain ialah pendapat daria. Friedmann
b. Hans Kelsen
c. Moeljatno
d. Imanuel Kant
Jawab:
a. benar
2. Salah satu dari fungsi aturan ialah melaksanakan adaptasi, artinya :
a. Mendefinisikan relasi antara anggota-anggota masyarakat
b. Menjinakkan kekuasaan yang telanjang dan mengambarkan bagaimana mengatur kekuasaan itu
c. Bersifat dinamis untuk diubahsuaikan dengan perkembangan zaman
d. Mengatur acara antara individu dan kelompok dalam masyarakat
Jawab:
c. benar
3. Di bawah ini ialah pegawanegeri penegak aturan dalam sistem peradilan pidana, kecuali :
a. Aparatur desa
b. Jaksa
c. Kepolisian
d. Hakim
Jawab:
a. benar
4. Penderitaan yang sengaja didiberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akhir atas perbuatan-perbuatan yang mana berdasarkan aturah aturan pidana ialah perbuatan yang dilarang, penderitaan tersebut didiberikan oleh forum negara yang didiberikan wewenang untuk mempersembahkan penderitaan, hal ialah unsur-unsur perngertian dari
a. Hukum pidana formil
b. Hukum pidana materiel
c. Hukum pidana
d. Pidana
Jawab:
d. benar
5. Ilmu pengetahuan terkena suatu cuilan khusus dari hukum, yakni aturan pidana, ialah pengertian dari
a. Ilmu Hukum Pidana
b. Pemidanaan
c. Sistem pemidanaan
d. Filsafat aturan pidana
Jawab:
a. benar
6. Pembagian jenis pidana secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Pidana pokok dan pidana tambahan
b. Pidana mati dan pidana penjara
c. Pidana materiil dan pidana formil
d. Pidana penjara dan pidana denda
Jawab:
a. benar
7. Dasar aturan diberlakukannya Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah
a. Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
b. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
c. Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
d. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
Jawab:
b. benar
8. Kebijakan aturan pidana ialah .....
a. Cabang ilmu cuilan aturan pidana yang mempelajari relasi masyarakat dengan aturan pidana
b. Cabang Diskresi pembentuk aturan pidana dalam melaksanakan penelitian memakai pendekatan penologi pidana
c. Cabang ilmu aturan pidana yang mempelajari bagaimana penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan aturan pidana
d. cabang ilmu aturan pidana yang mempunyai relasi dengan filsafat pemidanaan
Jawab:
c. benar
9. Penologi ialah cuilan dari kriminologi yang mempelajari wacana ..................
a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan
b. Kejahatan dari segi kejiwaan
c. Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal
d. Hukuman kepada pelaku kejahatan
Jawab:
d. benar
10. Diadakannya aturan pidana ialah untuk melindungi masyarakat, hal ini ialah pendapat dari
a. Van Hattum
b. Muladi
c. Van Bemmelen
d. Tirtaamidjaya
Jawab:
d. benar
11. memidana seorang pelaku kejahatan, ialah salah satu yang hendak dicapai oleh
a. Kehendak Penguasa
b. Kehendak pembuat undang-undang
c. Kehendak yang ingin di capai yudikatif
d. Kehendak yang ingin di capai oleh aturan pidana
Jawab:
d. benar
12. Menurut literatur Inggris R3D, pidana untuk menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melaksanakan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, ialah pengertian dari
a. Represive
b. Presuasif
c. Restorative
d. Deterrence
Jawab:
d. benar
13. Bahwa memang ada orang jahat dari semenjak lahir dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa, ialah anutan kriminologi..
a. Aliran Sosiologis
b. Aliran Biologi-
c. Aliran Biologi-Kriminal
d. Aliran Theologis
Jawab:
c. benar
14. Dalam dogma aturan pidana Jerman, kepentingan aturan (rechtsgut) meliputi, kecuali
a. rechtstoestand
b. rechten
c. individuale belangen
d. sociale instellingen
Jawab:
c. benar
15. segala kepentingan yang diharapkan dalam banyak sekali segi kehidupan insan baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan biar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Merupakan pengertian dari..
a. Kepentingan masyarakat
b. Kepentingan Negara
c. Kepentingan Pembuat Undang-Undang
d. Kepentingan hukum
Jawab:
d. benar
16. Yang dimaksud overtreding dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam buku III adalah
a. Pelanggaran
b. Kejahatan
c. Tindak pidana
d. Culpa
Jawab:
a. benar
17. Prinsip nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya diciptakan oleh ....
a. Van Hattum
b. Van Bemmelen
c. Paul Johan Anslem von Feuerbach
d. Jan Remmelink
Jawab:
c. benar
18. Di Indonesia Asas legalitas dalam konstitusi dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal...
a. 26
b. 27
c. 28
d. 29
Jawab:
c. benar
19. Salah satu makna dalam asas legalitas ialah ketentuan aturan pidana tidak boleh diberlakukan surut. Dalam sejarah perkembangan asas legalitas dengan dalih dukungan masyarakat dari kejahatan, asas legalitas untuk pertama kali disimpangi dari larangan ketentuan aturan pidana tidak boleh berlaku surut terjadi di negara
a. China
b. Thailand
c. Rusia
d. Amerika Serikat
Jawab:
c. benar
20. Arti dari prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa adalah
a. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang tidak tertulis
b. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ada sebelumnya
c. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat
d. Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas
Jawab:
d. benar
21. Salah satu negara di dunia yang tidak memberlakukan asas legalitas dalam aturan pidana nasionalnya ialah negara
a. China
b. Rusia
c. Bolivia
d. Jepang
Jawab:
a. benar
22. Berikut ini lingkup berlakunya asas-asas Extra Teritorial / kekebalan dan hak-hak Istimewa (Immunity and Previlege), kecuali
a. Semua jenis kapal-kapal dan pesawat udara diatas kapal maupun di luar kapal
b. Suatu angkatan bersenjata yang terpimpin
c. Pejabat-pejabat perwakilan abnormal dan keluarganya
d. Kepala Negara abnormal dan anggota keluarganya
Jawab:
a. benar
23. Di bawah ini yang ialah Pasal yang mengatur batas berlakunya aturan pidana adalah......
a. 1 KUHP
b. 7 KUHP
c. 10 kitab undang-undang hukum pidana
d. 2 KUHP
Jawab:
d. benar
24. Unsur sifat melawan aturan tidak perlu dibuktikan jikalau ............
a. Tidak memenuhi syarat melawan hukum
b. Mempunyai fungsi yang negatif
c. Tak disebut dalam rumusan delik
d. Sebagai unsur konstitutif
Jawab:
b. benar
25. Pasal 1365 BW ialah ketentuan yang mengatur perihal
a. Perbuatan melawan aturan dalam ranah aturan pidana
b. Perbuatan melawan aturan dalam ranah aturan pidana dan perdata
c. Perbuatan melawan aturan dalam ranah aturan perdata
d. Perbuatan melawan aturan dalam ranah aturan publik
Jawab:
c. benar
26. Di bawah ini yang ialah pengertian atau definisi kemampuan bertanggungjawabanan dalam ranah pidana yang dikemukakan oleh Van Bemmlen ialah
a. Seseorang yang sanggup dipertanggungjawabankan ialah orang yang sanggup mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut
b. Suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya
c. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu berdasarkan pandangan masyarakat tidak dibolehkan
d. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
Jawab:
a. benar
27. Dalam aturan pidana untuk sanggup di pidana tidaknya seseorang selain harus memenuhi unsur actus reus selain itu juga orang tersebut juga harus…
a. Berada di luar negeri
b. Dapat bertanggung tanggapan (means rea)
c. Terdapat rasa bersalahnya
d. Warga negara Indonesia
Jawab:
b. benar
28. Pertanggungjawabanan yang dikenal dengan konsep “liability” ditetapkan oleh:
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Van Hattum
d. Roscoe Pound
Jawab:
d. benar
29. Suatu keadaan dimana sikap batin pelaku dimana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan mengakibatkan ia tidak sanggup mengelak dari suatu keadaan tertentu ialah definisi dari ...........
a. Dolus determinatus
b. Dolus eventualis
c. Dolus premediatus
d. Dolus alternativus
Jawab:
b. benar
30. Berikut ini yang ialah definisi yang benar terkena Pertanggungjawabanan Pengganti yaitu ......
a. Pertanggungjawabanan berdasarkan aturan seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain
b. Penerapan asas strict liability itu sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan sosial atau anti sosial, membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta sopan santun publik
c. Pada pertamanya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebab sebagian hakim beropini asas mens rea tidak sanggup dipertahankan lagi untuk setiap masalah pidana
d. Seseorang sudah sanggup dipidana jikalau ia sudah melaksanakan perbuatan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya
Jawab:
a. benar
31. Berikut ini pernyataan yang benar terkena pidana ialah ......
a. Berbicara terkena proses penjatuhan hukuman
b. Struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah forum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan & forum pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan & pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan
c. Penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh aturan untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan suatu tindak pidana
d. Nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah sudah melanggar aturan pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana
Jawab:
d. benar
32. Hukum Penitensier ialah segala peraturan positif terkena sistem eksekusi (strafstelsel) dan sistem tindakan (matregelstelsel), aturan penitensier ini ialah sebagian dari eksekusi pidana positif yaitu cuilan yang menentukan, kecuali ialah ..
a. Teknik hukuman dijalankan
b. Jenis sanksi
c. Subyek sanksi
d. Lamanya hukuman dijalankan
Jawab:
c. benar
33. Sistem sanksinya spesialuntuk mencakup pidana (straf, punishment) yang bersifat penderitaan saja sebagai bentuk penghukuman ialah termasuk sifat pemidanaan dengan sistem..
a. Multri Track Sistem
b. Triple Track System
c. Double Track System
d. Single Track System
Jawab:
d. benar
34. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka hukuman tindakan ialah .............
a. Berorientasi pada ilham pengenaan hukuman terhadap pelaku suatu perbuatan Aliran klasik
b. Berorientasi pada ilham pengenaan hukuman terhadap pelaku suatu perbuatan Aliran Kantianisme
c. Memdiberi penderitaan istimewa
d. Sanksi yang tidak membalas
Jawab:
d. benar
35. Pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan sikap pelaku tindak pidana biar tidak mengulang perbuatannya, ialah .........
a. Aliran klasik
b. Aliran Neo-Klasik
c. Retributive view
d. Perspektif utilitarian
Jawab:
d. benar
36. Suatu keadaan diri yang mengakibatkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya spesialuntuk boleh dipertimbangkan terhadap yang terkena diri orang yang melaksanakan perbuatan itu atau diri si pemmenolong saja. hal tersebut ialah ketentuan kitab undang-undang hukum pidana yang terdapat pada Pasal ..............
a. 57
b. 58
c. 59
d. 60
Jawab:
b. benar
37. Alasan penghapus pemidanaan apabila di tinjau dari anutan sejarah perkembangan aturan pidana lebih secara umum dikuasai di pengaruhi oleh anutan pidana berdasarkan …
a. Aliran Post modern
b. Aliran Klasik
c. Aliran Determine
d. Aliran Neo-Klasik
Jawab:
d. benar
38. Apabila tidak dipidananya seseorang yang sudah melaksanakan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan lantaran hal-hal yang menjadikan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai....
a. Alasan pembenar
b. Alasan penghapus penuntut
c. Alasan penghapus pidana umum
d. Alasan penghapus pidana khusus
Jawab:
a. benar
39. Tangan seseorang dipegang oleh orang lain dan dipukulkan pada kaca, sehingga beling pecah. Maka orang yang pertama tadi tak sanggup dikatakan sudah melaksanakan perusakan benda (Pasal 406 KUHP), hal tersebut ialah suatu citra dari .......
a. Een kracht
b. Een dwang
c. Vis compulsive (paksaan yang relatif)
d. Vis absoluta (paksaan yang absolut)
Jawab:
d. benar
40. Pasal 78 kitab undang-undang hukum pidana mengatur wacana .......
a. Ne bis in idem
b. Meninggalnya terdakwa
c. Tidak adanya laporan
d. Apabila suatu perbuatan sudah lewat waktu, penuntut umum tidak sanggup lagi melaksanakan penuntutan
Jawab:
d. benar
41. Hal-hal yang menghapuskan hak negara untuk menuntut dan menjalankan pidana (Vervel van het recht tot strafvordering en van de straf) diatur dalam…
a. Bab VIII Buku IV KUHP
b. Bab VIII Buku III KUHP
c. Bab VIII Buku I KUHP
d. Bab VIII BukuI II IKUHP
Jawab:
c. benar
42. Kewenangan menjalankan pidana hapus jikalau terpidana meninggal dunia, dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal .............
a. 81
b. 82
c. 83
d. 84
Jawab:
c. benar
43. Percobaan melaksanakan kejahatan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pada .......
a. Buku I wacana Aturan Umum, Bab IV Pasal 51 dan 54 KUHP
b. Buku II wacana Aturan Umum, Bab IV Pasal 52 dan 54 KUHP
c. Buku I wacana Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP
d. Buku II wacana Aturan Umum, Bab IV Pasal 54 dan 55 KUHP
Jawab:
c. benar
44. Teori yang menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata aturan ialah ...
a. Teori Subyektif
b. Teori obyektif materiil
c. Teori obyektif formil
d. Teori gabungan
Jawab:
c. benar
45. Turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melaksanakan suatu tindak pidana. Dalam aturan pidana dikenal dengan istilah..
a. Reus Actus
b. Mean Rea
c. Pogging
d. Delmeening
Jawab:
d. benar
46. Unsur-unsur penyertaan yang menggerakkan orang lain disebut ........
a. Medeplichtigheid
b. Uitlokking
c. Doen plegen
d. Medeplegen
Jawab:
b. benar
47. Apabila tindak pidana yang lebih pertama sudah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakin dengan putusan yang sudah menjadi tetap, maka di sini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat lantaran tindak pidana yang kedua ini terjadi pengulangan, dan di sini terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya ialah salah satu kemungkinan yang terjadi sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, hal tersebut dikemukakan oleh andal aturan pidana yang berjulukan .........
a. Remmelink
b. Van Hattum
c. Moeljatno
d. Utrecht
Jawab:
d. benar
48. Gabungan tindak pidana disebut dengan istilah ...........
a. concursus realis
b. concursus idealis
c. recidive
d. samenloop
Jawab:
d. benar
49. Suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana, hal ini dinamakan dengan…
a. Voging
b. concursus realis
c. concursus idealis
d. delmeening
Jawab:
c. benar
50. Apabila seseorang yang melaksanakan suatu tindak pidana dan sudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan aturan tetap ( MKHT) atau “in kracht van gewijsde”, kemudian melaksanakan tindak pidana lagi ialah pengertian dari .......
a. Perbuatan berlanjut
b. Samenloop
c. Concursus idealis
d. Residive
Jawab:
d. benar
Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4203
Seperti yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Anda bisa mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang sudah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempergampang Anda menyimpan dokumen, lantaran terkadang ada dari Mahasiswa yang kesusahan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas HKUM4203 Hukum Pidana, silahkan Anda klik link dibahwa ini.Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk pribadi menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian simpulan semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4203 Hukum Pidana, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan membuatkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
0 Komentar untuk "Soal Ujian Ut Ilmu Aturan Hkum4203 Aturan Pidana Beserta Kunci Jawaban"