Soal Ujian Ut Ilmu Manajemen Negara Adpu4440 Manajemen Pemerintahan Tempat Beserta Kunci Jawaban

Rabu, 09 Januari 2019

Bagikan :

Tweet

loading...

Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah serta kunci jawabanan dan pembahasan jawabanannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas jurusan Ilmu Administrasi Negara yang pada dikala ini sedang menempuh pendidikan pada semester 6. Pada artikel kami sebelumnya kami juga sudah menyebarkan Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4334 Kepemimpinan lengkap dengan kunci jawabanannya. Selalu kami sampaikan bahwa tiruana Soal Ujian UT yang kami bagikan ini ialah hasil dari rangkuman dan tes soal berdikari yang terdapat pada modul Anda. Kaprikornus tentunya dengan mempelajari Soal UT ini sangat memmenolong Anda dalam menyiapkan diri untuk menghadapi ujian semester nantinya. Seperti yang Anda tahu bahwa tiruana soal yang kami bagikan ini sudah dilengkapi kunci jawabanannya, dan kami tidak memisahkan antara soal dan jawabanan. Kaprikornus Anda sangat digampangkan jikalau ingin mempelajari soal ini secara online melalui HP atau Laptop Anda. Tak spesialuntuk soal saja, namun kami juga menyebarkan hal lainnya terkait kiprah Anda selaku Mahasiswa UT, menyerupai misal Laporan PKP UT, misal Laporan PKM UT. Dan hal lainnya juga kami bagikan pada blog ini, Anda sanggup melihat Nilai UT Anda pada postingan kami sebelumnya, silahkan gunakan sajian search untuk mencari artikel pada blog ini.

Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara yang kami bagikan ini selain kami kemas dalam bentuk artikel, kami juga sudah menyiapkannya dalam bentuk file PDF yang mana sanggup Anda download eksklusif pada simpulan artikel, kami sudah menyiapkan link downloadnya. Mempelajari soal-soal menyerupai ini akan sangat epektif dari pada Anda berguru eksklusif dari modul dan membaca tiruana bahan yang ada. Tentu hal tersebut akan sangat menyita waktu Anda, nah dengan adanya soal menyerupai ini tak jarang soal yang akan keluar nantinya akan sama persis menyerupai soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini.

Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 6 lainnya:

• Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4334 Kepemimpinan
• Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah
• Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4442 Sistem Informasi Manajemen
• Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4337 Usaha-usaha Milik Negara & Daerah
• Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ISIP4216 Metode Penelitian Sosial
• Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4335 Administrasi Pertanahan

Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal menyerupai ini, selain sanggup Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, alasannya dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Kaprikornus Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda sanggup belajar, asalkan Anda sanggup internetan dengan handphone Anda. Pada simpulan artikel, kami juga sudah menyiapkan link untuk mendownload soal ini dalam bentuk file PDF yang mana Anda akan diarahkan eksklusif pada link downloadnya. Kaprikornus Anda tidak perlu lagi melaksanakan copy-paste.
Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 hingga semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara.

Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah Beserta Kunci Jawaban

Seperti yang sudah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak spesialuntuk menyebarkan Soal untuk satu jurusan saja, namun kami juga menyebarkan banyak sekali soal lainnya untuk jurusan yang tidak sama, nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya, silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Administrasi Negara ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda sanggup menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara.

Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang sanggup Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian simpulan semester nantinya.

Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440

1. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan manajemen pada jenjang organisasi pemerintahan yang lebih rendah disebut sebagai...
A. sentralisasi
B. deserius
C. desentralisasi
D. medebewind
Jawab:
C. benar, ialah pelimpahan sebagian kewenangan politik dan manajemen pada jenjang pemerintahan yang lebih rendah

2. Jika pertolongan kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dilakukan secara terperinci sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan pemerintah daerah, maka anutan rumah tangga yang dipakai ....
A. formal
B. riil
C. materiil
D. self government
Jawab:
C. benar, dalam anutan rumah tangga ini, pertolongan kewenangan diperinci

3. Jika menteri menetapkan suatu wilayah kerja pejabatnya di tempat dengan penentuan batas yang didasarkan atas kriteria sesuai dengan keperluan departemen yang bersangkutan, maka tipe pemerintahan tempat yang dipakai ialah ...
A. sistem fungsional
B. sistem prefektur
C. desentralisasi jabatan
D. desentralisasi fungsional
Jawab:
A. benar, dalam sistem fungsional, setiap departemen menempatkan kepala instansi vertikal di wilayah manajemen untuk mempersembahkan pelayanan di bidangnya secara fungsional dalam rangka deserius

4. Dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah tempat yang berbentuk tempat manajemen ialah ...
A. afdeling
B. gewest
C. gemeente
D. plaatselijke
Jawab:
A. benar, ialah tempat administrasi

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, wilayah manajemen dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain...
A. provinsi
B. kabupaten
C. kotamadya
D. kecamatan
Jawab:
D. benar, berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 kecamatan spesialuntuk melaksanakan kebijakan manajemen dari pemerintah pusat

6. Susunan Dalam organisasi pemerintahan tempat antara lain meliputi ....
A. provinsi
B. kabupaten/kota
C. desa
D. kepala daerah
Jawab:
D. benar, kepala tempat ialah susunan dalam

7. Pendekatan dalam pertolongan urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ialah ...
A. akuntabilitas
B. eksternalitas
C. concurrent
D. efisien
Jawab:
B. benar, eksternalitas ialah pendekatan dalam pertolongan urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan

8. Jika pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada tempat untuk menyelenggarakan kewenangan berdasar kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat, maka cara penyerahan kewenangan yang dipakai ialah ....
A. ultra vires doctrine
B. materiele huishoudings
C. formele huishoudings
D. generale competence
Jawab:
D. benar, pada cara ini, pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada tempat berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya

9. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan pusat antara lain ...
A. mengangkat duta dan konsul
B. memdiberi gelar dan tanda jasa
C. menetapkan peraturan pemerintah
D. memdiberi grasi, amnesti, peniadaan dan rehabilitasi
Jawab:
C. benar, ialah kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan

10. Implikasi struktural dari diterapkannya asas deserius dan desentralisasi pada pemerintah provinsi ialah menyebabkan provinsi sebagai ...
A. wilayah administrasi
B. tempat otonom
C. local self government
D. local state and self government
Jawab:
D. benar,ialah implikasi dari penerapan asas deserius dan desentralisasi

11. Jika pelaksanaan koordinasi menuntut keterkaitan dan konsistensi antara banyak sekali aturan, maka pendekatan koordinasi yang dipakai ialah ...
A. formal
B. struktural
C. fungsional
D. operasional
Jawab:
A. benar, ialah pendekatan dalam koordinasi yang menuntut keterkaitan dan konsistensi antara banyak sekali peraturan

12. Pinjaman jangka pendek tempat dipakai untuk...
A. pembangunan pramasukana yang ialah aset daerah
B. pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
C. pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
D. penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan
Jawab:
C. benar, ialah penerapan pinjaman jangka pendek

13. Keuangan tempat harus dikelola secara tertib. Maksudnya ialah bahwa pengelolaan keuangan tempat ...
A. berprinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat menerima terusan gosip seluas-luasnya wacana keuangan daerah
B. berprinsip sempurna waktu dan sempurna guna yang didukung dengan bukti manajemen yang sanggup dipertanggungjawabankan
C. mengacu pada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
D. mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat
Jawab:
B. benar, ialah pengertian dari prinsip tertib dalam pengelolaan keuangan daerah

14. Anggaran tempat mempunyai fungsi otorisasi, maksudnya ialah bahwa anggaran tempat ...
A. menjadi pedoman bagi pemerintah tempat dalam merencanakan aktivitas pada tahun yang bersangkutan
B. menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
C. ialah alat untuk memelihara keseimbangan mendasar ekonomi daerah
D. ialah alat untuk membuat lapangan kerja
Jawab:
B. benar, ialah pengertian dari fungsi otorisasi anggaran

15. Hak pemerintah tempat yang diakui sebagai penambah kekayaan membersihkan ialah ...
A. penerimaan daerah
B. pendapatan daerah
C. pembiayaan daerah
D. pengeluaran daerah
Jawab:
B. benar, pendapatan tempat ialah hak tempat sebagai penambah kekayaan membersihkan

16. Kewajiban pemerintah tempat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan membersihkan dalam suatu periode tahun anggaran ialah ...
A. pengeluaran daerah
B. belanja daerah
C. pembiayaan daerah
D. belanja langsung
Jawab:
B. benar, ialah belanja daerah

17. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran diberikutnya ialah ...
A. penerimaan daerah
B. pengeluaran daerah
C. pembiayaan daerah
D. penerimaan pembiayaan daerah
Jawab:
D. benar, ialah penerimaan pembiayaan daerah

18. Fungsi DPRD untuk membentuk peraturan tempat wacana APBD bersama kepala tempat ialah fungsi ...
A. anggaran
B. legislasi
C. kontrol
D. interplasi
Jawab:
A. benar, ialah fungsi DPRD membentuk Perda wacana APBD bersama kepala daerah

19. Unsur staf yang memmenolong kepala tempat dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi ialah ....
A. sekretariat daerah
B. tubuh daerah
C. kantor daerah
D. dinas daerah
Jawab:
A. benar, sekretariat tempat ialah unsur staf

20. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten diputuskan oleh ...
A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
B. Menteri Dalam Negeri
C. Gubernur
D. Bupati
Jawab:
D. benar, bupati menetapkan deretan tingkat kabupaten

21. Barang atau jasa yang termasuk antara sektor publik dan sektor privat mempunyai karakteristik ...
A. disediakan oleh forum privat
B. disediakan secara terus menerus dalam kondisi apa pun
C. tiruana orang sanggup memanfaatkannya tanpa membayar langsung
D. barang/jasa disediakan tanpa dikaitkan dengan latar belakang publik
Jawab:
B. benar, ialah ciri barang/jasa sektor publik dan privat

22. Pengawasan terhadap pemerintah tempat berupa pembatalan suatu peraturan tempat ialah pengawasan ...
A. hierarki
B. fungsional
C. preventif
D. represif
Jawab:
D. benar, ialah pengawasan sehabis terjadi penyimpangan

23. Hubungan pemerintah tempat dengan pemerintah pusat dalam sistem negara kesatuan bersifat ...
1. dependent
2. subordinat
3. koordinatif
Jawab:
1 dan 2 benar
Hubungan pemerintah tempat dengan pemerintah pusat dalam negara kesatuan bersifat dependent dan subordinat sedangkan koordinatif ialah sifat hubungan negara bab dengan negara federal

24. Urgensi pembentukan pemerintahan tempat antara lain ...
1. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
2. membuat manajemen pemerintahan yang efisien
3. memperkokoh integritas bangsa
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Urgensi pembentukan Pemerintah Daerah ialah mendekatkan pelayanan, membuat manajemen yang efisien, dan memperkokoh integritas bangsa

25. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, asas pemerintahan yang dipakai pada penyelenggaraan pemerintahan tempat provinsi, kabupaten/kota ialah ....
1. otonomi
2. deserius
3. medebewind
Jawab:
2 dan 3 benar
Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen asas pemerintahan yang dipakai ialah otonomi dan medebewind, bukan deserius

26. Prinsip hubungan pusat dan tempat dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Inodnesia antara lain ...
1. kebhinnekaan
2. permusyawaratan
3. hirarkhis
Jawab:
1 dan 2 benar
Prinsip hubungan pusat – tempat dalam NKRI ialah kebhinnekaan dan permusyawaratan, bukan hirarkhis

27. Dasar penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja tempat ialah ...
1. planning kerja satuan kerja perangkat daerah
2. planning kerja pemerintah daerah
3. pedoman penyusunan APBD yang diputuskan Mendagri
Jawab:
2 dan 3 benar
Dasar penyusunan rancangan KUA antara lain planning kerja pemda, dan pedoman penyusunan APBD

28. Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat tempat meliputi wacana ...
1. samasukan
2. program
3. kegiatan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Isi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terkena samasukan, program, dan kegiatan

29. Bendahara penerimaan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan tempat menggunakan...
1. surat tanda setoran
2. surat ketetapan retribusi
3. surat ketetapan pajak
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Bukti fisik yang dipakai bendahara penerimaan dalam penatausahaan keuangan tempat ialah surat tanda setoran, surat ketetapan retribusi dan surat ketetapan pajak

30. Bukti transaksi yang dipakai dalam mekanisme akuntansi penerimaan kas keuangan tempat meliputi...
1. bukti transfer
2. nota kredit bank
3. surat pemindahbukuan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Bukti transaksi dalam akuntansi penerimaan kas keuangan tempat ialah bukti transfer, nota kredit bank, dan surat perintah pemindahbukuan

31. Rancangan peraturan tempat wacana pertanggungjawabanan pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi...
1. akuntansi kas
2. neraca
3. laporan arus kas
Jawab:
2 dan 3 benar
Laporan keuangan pertanggungjawabanan pelaksanaan APBD memuat neraca dan laporan arus kas tetapi tidak meliputi akuntansi kas

32. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas, wewenang dan kewajiban kepala tempat antara lain...
1. mengajukan rancangan Perda
2. menetapkan Perda yang sudah disetujui DPRD
3. mengoordinasikan aktivitas instansi vertikal di daerah
Jawab:
2 dan 3 benar
Tugas, wewenang dan kewajiban kepala tempat antara lain mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda sehabis disetujui DPRD tetapi tidak mengoordinasikan aktivitas instansi vertikal

33. Tugas umum pemerintahan yang menjadi kewenangan camat antara lain ...
1. mengkoordinasikan aktivitas pemberdayaan masyarakat
2. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Kewenangan camat ialah mengoordinasikan aktivitas pemberdayaan masyarakat, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

34. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sanggup dilakukan dengan cara ...
1. kiprah pemmenolongan kepada tempat atau desa
2. deserius kepada wakil pemerintah
3. desentralisasi kepada instansi vertikal
Jawab:
2 dan 3 benar
Teknik penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat ialah kiprah pemmenolongan dan deserius, bukan dengan desentralisasi kepada instansi vertikal

35. Sistem manajemen kepegawaian tempat antara lain meliputi ...
1. perencanaan
2. pengangkatan
3. pemberhentian
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Sistem manajemen kepegawaian antara lain perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian

36. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karier PNS Daerah antara lain ...
1. integritas dan moralitas
2. mutasi jabatan
3. pangkat
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Pengembangan karier PNSD harus mempertimbangkan faktor integritas dan moralitas, mutasi jabatan dan pangkat

37. Lembaga pembuat perencana kebijakan publik pada pemerintah tempat ialah ...
1. BAPPEDA
2. Kepala Daerah
3. DPRD
Jawab:
2 dan 3 benar
Lembaga perencana kebijakan publik pada Pemerintah Daerah antara lain kepala daerah, dan DPRD tetapi bukan BAPPEDA

38. Faktor yang sanggup mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tempat antara lain ...
1. kontribusi forum eksternal
2. ketersediaan waktu dan sumber daya
3. kepatuhan pelaksana kebijakan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik antara lain kontribusi forum eksternal dan ketersediaan waktu dan sumber daya, dan kepatuhan pelaksana kebijakan

39. Evaluator pelaksanaan kebijakan pemerintah tempat selama proses implementasi kebijakan ialah ....
1. Kepala daerah
2. DPRD
3. BPKP
Jawab:
1 dan 3 benar
Evaluator pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah ialah kepala tempat dan BPKP, bukan DPRD

40. Ruang lingkup laporan penyelenggaraan pemerintahan tempat antara lain meliputi....
1. desentralisasi yang bersifat wajib dan pilihan
2. pelaksanaan asas deserius
3. pelaksanaan kiprah pemmenolongan
Jawab:
1 dan 3 benar
Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi desentralisasi dan pelaksanaan medebewind bukan pelaksanaan deserius

41. Fungsi utama pemerintah tempat adalah...
1. public services
2. protective
3. development for economic growth
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Fungsi utama pemerintah tempat pelayanan, proteksi dan pembangunan

42. Langkah yang sanggup ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik antara lain ...
1. menyederhanakan sistem dan proseur kerja
2. mengurangi pengisian formulir
3. memperpendek jalur birokrasi
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Langkah untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik antara lain menyederhanakan sistem dan mekanisme kerja, mengurangi pengisian formulir dan memperpendek jalur birokrasi

43. DPRD melaksanakan pengawasan politik melalui...
1. kunjungan kerja
2. dengar pendapat
3. pelayanan publik
Jawab:
2 dan 3 benar
Mekanisme pelaksanaan pengawasan politik oleh DPRD antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja dan dengar pendapat sedangkan pelayanan publik ialah kiprah utama pemerintah daerah

44. Pengawasan masyarakat dalam bentuk informal disalurkan melalui ....
1. organisasi kemasyarakatan
2. forum perwakilan
3. asosiasi kepentingan
Jawab:
1 dan 3 benar
Organisasi kemasyarakatan dan asosiasi kepentingan ialah wasmas informal sedangkan forum perwakilan ialah wasmas formal

45. Fungsi manajemen dari Mahkamah Agung ialah fungsi di bidang ...
1. toeziende functie
2. regelende functie
3. advieserende functie
Jawab:
2 dan 3 benar
Toeziende dan regelende functie ialah fungsi manajemen MA sedangkan advieserende ialah fungsi ketatguagaraan MA

Download Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440

Seperti yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Anda sanggup mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang sudah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempergampang Anda menyimpan dokumen, alasannya terkadang ada dari Mahasiswa yang kesusahan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah, silahkan Anda klik link dibahwa ini.

Download Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440

Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk eksklusif menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami bahan dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian simpulan semester nantinya.

Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah, semoga soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan menyebarkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.

Tag : Karil UT Non Pendas, Soal Adne Semester 6, Soal UT, Soal UT Administrasi Negara