loading...
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana serta kunci jawabanan dan pembahasan jawabanannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka Non Pendas jurusan Ilmu Hukum yang pada ketika ini sedang menempuh pendidikan pada semester 6. Pada artikel kami sebelumnya kami juga sudah menyebarkan Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata lengkap dengan kunci jawabanannya. Selalu kami sampaikan bahwa tiruana Soal Ujian UT yang kami bagikan ini yakni hasil dari rangkuman dan tes soal berdikari yang terdapat pada modul Anda. Makara tentunya dengan mempelajari Soal UT ini sangat memmenolong Anda dalam menyiapkan diri untuk menghadapi ujian semester nantinya. Seperti yang Anda tahu bahwa tiruana soal yang kami bagikan ini sudah dilengkapi kunci jawabanannya, dan kami tidak memisahkan antara soal dan jawabanan. Makara Anda sangat digampangkan kalau ingin mempelajari soal ini secara online melalui HP atau Laptop Anda. Tak spesialuntuk soal saja, namun kami juga menyebarkan hal lainnya terkait kiprah Anda selaku Mahasiswa UT, menyerupai Soal Ujian UT Ilmu Hukum yang kami bagikan ini selain kami kemas dalam bentuk artikel, kami juga sudah menyiapkannya dalam bentuk file PDF yang mana sanggup Anda download eksklusif pada final artikel, kami sudah menyiapkan link downloadnya. Mempelajari soal-soal menyerupai ini akan sangat epektif dari pada Anda berguru eksklusif dari modul dan membaca tiruana materi yang ada. Tentu hal tersebut akan sangat menyita waktu Anda, nah dengan adanya soal menyerupai ini tak jarang soal yang akan keluar nantinya akan sama persis menyerupai soal yang kami bagikan pada blog Soal Uas UT ini.Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi
- misal Laporan Praktik UT Ilmu Hukum HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara
Tentunya Anda akan sangat digampangkan dengan adanya soal menyerupai ini, selain sanggup Anda download soal ini untuk kemudian Anda pelajari dirumah, Anda juga mempelajari soal ini secara online, melalui Handphone Anda, lantaran dalam hal ini, kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya. Makara Anda sangat digampangkan sekali dalam mempelajari soal-soal ini, kapanpun dan dimana saja Anda sanggup belajar, asalkan Anda sanggup internetan dengan handphone Anda. Pada final artikel, kami juga sudah menyiapkan link untuk mendownload soal ini dalam bentuk file PDF yang mana Anda akan diarahkan eksklusif pada link downloadnya. Makara Anda tidak perlu lagi melaksanakan copy-paste.
Untuk melihat daftar lengkap soal Majamen dari semester 1 hingga semester 8 silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Ilmu Hukum ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda sanggup menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum.Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah HKUM4406 Hukum Acara Pidana lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang sanggup Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian final semester nantinya.
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406
1. Hukum pidana formal yakni peraturan yang mengatur bagaimana caranya aturan pidana yang bersifat abnormal itu harus diberlakukan secara nyata. Pendapat tersebut dikemukakan oleh jago aturan pidana yang berjulukan ....a. Van Bemmelen
b. Van Hattum
c. Simons
d. Wiryono Prodjodikoro
Jawab:
b. benar
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan .............
a. Undang-Undang No 8 Tahun 1981
b. Undang-Undang No 81 Tahun 1981
c. Undang-Undang No 4 Tahun 2004
d. Undang-Undang No 10 tahun 2004
Jawab:
a. benar
3. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 memuat asas ............
a. asas oportunitas
b. asas presumption of innocent
c. asas fair, impartial, impersonal and objective
d. asas equality before the law
Jawab:
c. benar
4. Makna peradilan pidana terpadu (criminal justice system) berupa sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural dikemukakan oleh ........
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Barda Nawawi Arief
d. Nyoman Sarikat Putera Jaya
Jawab:
b. benar
5. Penyidikan spesialuntuk sanggup dilakukan oleh petugas Polisi Republik Indonesia yang minimal berpangkat .......
a. Sekurang-kurangnya mayor
b. Sekurang-kurangnya sersan
c. Sekurang-kurangnya pemmenolong letnan dua polisi
d. Sekurang-kurangnya AKBP
Jawab:
c. benar
6. Dalam KUHAP pihak yang berwenang melaksanakan Penyelidikan diatur dalam ketentuan ...
a. Pasal 1 angka 1
b. Pasal 1 angka 2
c. Pasal 1 angka 3
d. Pasal 1 angka 4
Jawab:
d. benar
7. Di bawah ini yang ialah kewenangan penyelidik berdasarkan perintah penyidik yakni ....
a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
b. mengadakan tindakan lain berdasarkan aturan yang bertanggung jawaban
c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta menyelidiki tanda pengenal diri
d. mendapatkan laporan atau pengaduan dari seseorang ihwal adanya tindak pidana
Jawab:
a. benar
8. Alasan mengapa melaksanakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni ....
a. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
b. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti
c. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melaksanakan lagi tindak pidana
d. Semua jawabanan benar
Jawab:
d. benar
9. Keadaan pada tahapan antara penyidik dengan penuntut umum dipergunakan istilah prapenuntutan, dan merujuk kepada ketentuan di dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, ialah pendapat yang dikemukakan oleh ....
a. Lilik Mulyadi
b. Andi Hamzah
c. Wirjono Prodjodikoro
d. Muladi
Jawab:
a. benar
10. Koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering menimbulkan polemik yakni menyangkut prapenuntutan, dan poin yang paling krusial yaitu terkena ....
a. perpantidakboleh penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penghentian penyidikan
b. pemdiberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas kasus hasil penyidikan kepada penuntut umum
c. penyerahan berkas kasus hasil penyidikan kepada penuntut umum dan penyidikan komplemen berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas ditetapkan kurang lengkap
d. penghentian penyidikan dan penyerahan berkas kasus hasil penyidikan kepada penuntut umum
Jawab:
c. benar
11. Di bawah ini yang ialah bentuk-bentuk surat dakwaan, Kecuali yakni ............
a. Tunggal
b. Alternatif
c. Subsider
d. Kombinasi
Jawab:
d. benar
12. Di bawah ini pihak-pihak yang berhak mengajukan praperadilan, Kecuali yakni ........................
a. Notaris
b. Tersangka, keluarganya
c. Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan
d. Penasehat hukumnya tersangka
Jawab:
a. benar
13. Berikut ini yakni pernyataan yang sempurna terkena perbedaan fundamental antara forum praperadilan dan habeas corpus ....
a. suara surat perintah praperadilan yakni sebagai diberikut: “Tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang mengakibatkan penahanannya”
b. pada praperadilan surat perintah yang dikeluarkan melalui mekanisme yang sederhana eksklusif dan terbuka sehingga sanggup dipergunakan oleh siapapun
c. pada praperadilan, hakim yang mengadili kasus peradilan menyelidiki sebelum sidang biasa di pengadilan
d. habeas corpus kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan
Jawab:
c. benar
14. Fungsi pengawasan horizontal praperadilan terhadap proses investigasi penlampauan yang dilakukan oleh forum praperadilan tersebut juga ialah cuilan dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu, hal ini ialah pendapat yang dikemukakan oleh ..............
a. M. Yahya Harahap
b. Lilik Mulyadi
c. Andi Hamzah
d. Loebby Loqman
Jawab:
d. benar
15. Pencemaran nama baik diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (terkena pencemaran nama baik) yakni somasi dari seseorang kepada orang lain yang dianggap sudah mencemarkan nama baiknya, sedangkan rehabilitasi diajukan lantaran ….
a. Perbuatan Perdata
b. Perbuatan tercela pejabat publik
c. Mengganggu ketertiban umum
d. Perbuatan pegawapemerintah penegak aturan yang berperihalan dengan aturan yang berlaku
Jawab:
d. benar
16. Berikut ini ialah kelemahan dasar praperadilan berdasarkan penelitian Komisi Hukum Nasional yakni ....
a. hakim tidak efektif mengawasi penerapan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum
b. tidak tiruana upaya paksa sanggup diuji hakim
c. hak tersangka, keluarga, atau kuasanya sanggup gugur kalau kasus pidana sudah mulai disidangkan
d. Semua jawabanan benar
Jawab:
d. benar
17. Sesudah surat undangan investigasi praperadilan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan sudah dicatat dalam buku register kasus praperadilan, pada hari itu juga panitera memberikan undangan kepada ketua pengadilan negeri yang harus segera menunjuk hakim tunggal dengan dimenolong oleh seorang panitera yang akan memimpin dan menyelidiki perkaranya dalam sidang praperadilan, hal ini berdasarkan ............
a. Pasal 78 ayat (1) KUHAP
b. Pasal 78 ayat (2) KUHAP
c. Pasal 78 ayat (3) KUHAP
d. Pasal 78 ayat (4) KUHAP
Jawab:
b. benar
18. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) karakter d KUHAP, dinilai dan dirasakan oleh banyak sekali kalangan terutama oleh pakar aturan serta praktisi aturan sebagai salah satu kelemahan dari KUHAP, hal tersebut dikarenakan ....
a. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan investigasi praperadilan terutama dengan cara menunda investigasi praperadilan sehingga tersusul dengan pemeirksaan pokok perkaranya
b. Dalam putusan praperadilan tidak lengkap memuat dengan terang dasar-dasar dan alasannya
c. Ketentuan yang berdasarkan pasal tersebut tidak sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam forum praperadilan
d. Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa apabila investigasi praperadilan belum selesai atau belum diputus, ternyata kasus pokok dimana pemohon praperadilan menjadi tersangka atau terdakwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka undangan investigasi praperadilan gugur
Jawab:
a. benar
19. Terhadap putusan praperadilan tidak sanggup dimintakan upaya aturan .................
a. Banding
b. Kasasi
c. Peninjauan kembali
d. Kasasi demi kepentingan hukum
Jawab:
a. benar
20. Hak seorang untuk menerima pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang lantaran ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau lantaran kekeliruan terkena orangnya atau aturan yang diterapkan berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang ini, ialah definisi ganti kerugian yang terdapat dalam ....
a. Pasal 1 angka 20 KUHAP
b. Pasal 1 angka 21 KUHAP
c. Pasal 1 angka 22 KUHAP
d. Pasal 1 angka 23 KUHAP
Jawab:
c. benar
21. Andi Hamzah mengungkapkan istilah investigasi cepat yang digunakan HIR yakni ....
a. misdrijven
b. Perkara sumir
c. Perkara rol
d. lichte misdrijven
Jawab:
c. benar
22. Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan enteng (lichte misdrijven) bahwa kejahatan enteng ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh lantaran tiruana orang, tanpa diskriminasi, yang melaksanakan kejahatan enteng ini, diadili oleh ”Landrechter” menyerupai tiruana orang yang melaksanakan ”pelanggaran”, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan sanggup diadili oleh ”Landraad” (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi), pernyataan ini dikemukakan oleh ....
a. Moeljatno
b. Muladi
c. Lilik Mulyadi
d. Wirjono Prodjodikoro
Jawab:
d. benar
23. Putusan dalam program tindak pidana enteng ditentukan dalam Pasal .......
a. Pasal 205 ayat (1) KUHAP
b. Pasal 205 ayat (2) KUHAP
c. Pasal 205 ayat (3) KUHAP
d. Pasal 205 ayat (4) KUHAP
Jawab:
d. benar
24. Pengembalian benda sitaan dalam program pelanggaran kemudian lintas jalan, diatur dalam KUHAP pada Pasal ........
a. 213
b. 214
c. 215
d. 216
Jawab:
c. benar
25. Pemeriksaan kasus tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama, dan kemungkinan besar sanggup diputus pada hari itu juga atau mungkin sanggup diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal tersebut ialah ciri dari pembuktian dan penerapan aturan dalam program investigasi singkat yaitu ....
a. Pemeriksaan tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama
b. Sifat kasus sederhana
c. Pembuktian dan penerapan aturan gampang
d. Pembuktian aturan sederhana
Jawab:
b. benar
26. Pejabat peradilan negara yang didiberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili yakni ....
a. Penuntut umum atas perintah dari ketua pengadilan negeri
b. Panitera atas perintah dari hakim ketua yang menyelidiki perkara
c. Panitera atas perintah dari ketua pengadilan negeri
d. Hakim
Jawab:
d. benar
27. Dalam hal terdakwa sanggup menunjuk seseorang untuk mewakilinya menjalani investigasi di sidang pengadilan ialah ketentuan yang terdapat dalam ....
a. program investigasi cepat
b. program investigasi singkat
c. program investigasi biasa
d. program kasus pelanggaran kemudian lintas jalan
Jawab:
d. benar
28. Salah satu tahap dalam investigasi sidang yakni pengajuan eksepsi, yang dimaksud eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak sanggup diterima yakni ....
a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan ialah suatu tindak pidana
b. Terdakwa yang sudah meninggal dunia
c. Kewenangan mengadili kasus didasarkan pada faktor wilayah aturan suatu pengadilan
d. Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan undang-undang
Jawab:
a. benar
29. Keterangan seorang saksi dengan sifat meentengkan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat aturan ialah ....
a. saksi a charge
b. saksi a decharge
c. saksi mahkota
d. kroon getulge
Jawab:
b. benar
30. Hakim memutus kasus berdasarkan keyakinan dengan pertimbangan yang rasional yakni salah satu teori pembuktian, yaitu ....
a. conviction raisonee
b. conviction intime
c. negatief wettelijk bewijstheorie
d. vrije bewijst
Jawab:
a. benar
31. “Hakim dalam waktu bermusyawarah lantaran jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan aturan yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak”. Dimuat dalam ketentuan .........
a. UU No. 4 tahun 1989
b. HIR Pasal 178 ayat (1)
c. HIR Pasal 178 ayat (2)
d. HIR Pasal 178 ayat (3)
Jawab:
b. benar
32. Majelis hakim dalam memutuskan hasil musyawarah idealnya berdasarkan ..
a. keputusan juri
b. Pendapat yang memberatkan terdakwa
c. Voting
d. Permufakatan bulat
Jawab:
d. benar
33. Berikut yang benar terkena syarat sah putusan pengadilan yakni ....
a. Hadirnya terdakwa
b. Diucapkan dalam sidang tertutup
c. Terdakwa wajib didampingi pengacara
d. Terdakwa didiberi tahu hak-hak nya seusai sidang
Jawab:
a. benar
34. Menurut Djoko Prakoso, putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa lantaran peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh ditetapkan oleh hakim yang menyelidiki dan mengadili kasus yang bersangkutan dianggap …..
a. Bebas tidak murni
b. Terbukti tetapi tindakkannya bukan ialah tindak pidana
c. Tidak terbukti
d. Terbukti bersalah menyakinkan hakim
Jawab:
c. benar
35. Suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang disangkal kebenarannya, ialah pengertian banding berdasarkan ....
a. H. Rusli Muhammad
b. Lilik Mulyadi
c. Van Hattum
d. Van Bemmelen
Jawab:
d. benar
36. Tujuan adanya upaya aturan kasasi yakni .............
a. Meminimalisir putusan yang disparitas
b. Sebagai eksaminasi putusan hakim
c. Sebagai check and balance putusan pengadilan
d. Menciptakan kesatuan penerapan aturan dengan jalan membatalkan putusan yang berperihalan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum
Jawab:
d. benar
37. Upaya aturan yang spesialuntuk sanggup dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan aturan tetap (inkracht van gewijsde) di sebut …...
a. Upaya aturan dari kekuasaan Presiden
b. Upaya aturan dari kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
c. Upaya aturan biasa
d. Upaya aturan luar biasa
Jawab:
d. benar
38. Upaya aturan luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) sebelum KUHAP pihak yang berhak mengajukannya yakni Jaksa dan Penasehat Hukum saja, hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No ............
a. 1 tahun 1969
b. 2 tahun 1969
c. 3 tahun 1969
d. 4 tahun 1969
Jawab:
a. benar
39. Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada jaksa, sebagaimana tercantum dalam KUHAP diatur dalam Pasal ..................
a. Pasal 36 Ayat (1)
b. Pasal 36 Ayat (2)
c. Pasal 36 Ayat (3)
d. Pasal 36 Ayat (4)
Jawab:
a. benar
40. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam sistem peradilan pidana bertujuan ....
a. Melakukan resosialisasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat
b. Melakukan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
c. Melakukan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
d. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendali dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Jawab:
d. benar
41. Pengawasan oleh hakim terhadap jaksa dan forum pemasyarakatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan, hal tersebut dinamakan ..
a. Check and balance
b. Observasi
c. Visitasi
d. Pengamatan
Jawab:
d. benar
42. Dukungan politis dalam perkembangan dan pertumbuhan menolongan aturan sangat dirasakan, spesialuntuk saja pada masa ini forum peradilan tidak sanggup berdikari lagi menjadikan yakni keadilan dikorbankan. Disebabkan oleh .................
a. Dipengaruhi oleh tubuh yudikatif
b. Dipengaruhi oleh tubuh legislatif
c. Dipengaruhi oleh Partai Politik
d. Dipengaruhi oleh tubuh eksekutif
Jawab:
d. benar
43. Yang mengakibatkan menolongan aturan pada masa orde usang lebih jelek dari pada zaman penjajahan adalah...........
a. Hukum belum menjadi prioritas utama
b. Karena adanya campur tangan forum direktur dalam peradilan
c. Karena belum merdeka secara de fakto maupun de Jure
d. Supremasi aturan berdasarkan kekuasaan asing
Jawab:
b. benar
44. Sistem self goverment kepada para narapidana di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari kalangan narapidana sendiri, dalam melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar penjara. Disebut sebagai sistem ....
a. sistem stelsel pensylvania
b. sistem progresif
c. sistem auburn
d. sistem osborne
Jawab:
d. benar
45. Hak-hak narapidana dimuat dalam ketentuan ....
a. Pasal 5 UU no 12 tahun 1995
b. Pasal 14 UU no 12 tahun 1995
c. Pasal 2 UU no 12 tahun 1995
d. Pasal 6 UU no 12 tahun 1995
Jawab:
b. benar
Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406
Seperti yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa Anda sanggup mendownload soal diatas dalam bentuk file dokumen PDF yang sudah kami sediakan untuk Anda. Hal ini kami lakukan untuk mempergampang Anda menyimpan dokumen, lantaran terkadang ada dari Mahasiswa yang kesusahan untuk mengcopy-paste artikel, jadi untuk itu kami menyiapkan link download dalam bentuk file dokumen PDF. Nah untuk mendownload soal uas HKUM4406 Hukum Acara Pidana, silahkan Anda klik link dibahwa ini.Jika Anda mengalami kesusahan dalam mencari soal-soal yang pada blog ini, tidakboleh sungkan untuk eksklusif menghubungi kami melalui halaman Contact. Mempelajari soal-soal ini akan sangat memmenolong Anda dalam memahami materi dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian final semester nantinya.
Sekian ulasan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana, agar soal ini sanggup memmenolong Anda dalam menghadapi ujian nantinya. Terus baca banyak sekali soal lainnya spesialuntuk di blog soal uas ut, dan tidakboleh lupa untuk merekomendasikan blog ini pada mitra Anda yang lainnya dan menyebarkan artikel ini ke sosial media, terima kasih.
0 Komentar untuk "Soal Ujian Ut Ilmu Aturan Hkum4406 Aturan Program Pidana Beserta Kunci Jawaban"