loading...
Soal Ujian UT (Universitas Terbuka) Manajemen EKSI4202 Hukum Pajak lengkap dengan kunci jawabanan kami bagikan untuk Anda Mahasiswa FEKON (Fakultas Ekonomi) non Pendas yang kini ini sedang menempuh pendidikan pada semester 2. Pada arikel sebelumnya kami sudah mengembangkan lengkap Soal Ujian UT Akuntansi EKSI4101 Laboratorium Pengantar Akuntansi. Mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Akhir Semster tentu sangat perlu Anda lakukan, jikalau Anda ingin mendapatkan nilai yang bagus. Namun tentu kami paham betul dengan kesibukan pekerjaan Anda selaku Mahasiswa UT tentu sangat susah membagi waktunya. Nah dengan adanya soal mirip ini kami harap bisa memmenolong Anda dalam memahami materi yang ada, sehingga Anda lebih siap dalam mengikuti Ujian UT nantinya. Soal yang kami bagikan ini tentu sudah dilengkapi dengan kunci jawabanan dan pembahasannya. Makara Anda sangat digampangkan sekali, Anda juga bisa mempelajari tiruana soal ini secara online melalui Handphone Anda, sebab dalam hal ini kami tidak memisahkan antara soal dan kunci jawabanannya.melaluiataubersamaini adanya Soal Ujian UT Akuntansi dan banyak sekali Soal Ujian UT Akuntansi EKMA4213 Manajemen Keuangan
Soal Ujian UT yang kami bagikan ini tak kami pisahkan antara soal dan kunci jawabanannya, jadi tentunya Anda sangat simpel sekali dalam mempelajarinya. Anda bisa mempelajari soal ini secara online. Kami juga sudah menyiapkan setiap soal dalam bentuk dokumen PDF yang mana Anda bisa mendownload soal ini pada selesai artikel.
Soal Ujian UT. Soal yang kami bagikan untuk jurusan Manajemen ini tentunya lengkap, mulai dari semester 1 hingga dengan semester 8, untuk melihat daftar lengkap soalnya, Anda bisa menuju artikel kami Soal Ujian UT Akuntansi.Nah diberikut ini soal lengkap dari mata kuliah EKSI4202 Hukum Pajak lengkap dengan kunci jawabanan serta pembahasan soalnya yang bisa Anda pelajari untuk persiapan dalam mengikuti ujian selesai semester nantinya.
Soal Ujian UT Akuntansi EKSI4202
1. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka adalahA. Penyidikan pajak
B. Penyelidikan pajak
C. Penelitian pajak
D. Pengawasan pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yakni serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka
2) Salah satu unsur dalam pengertian pajak yakni ….
A. adanya kontrapretasi eksklusif yang didapat
B. tidak harus didasarkan undang-undang
C. sifatnya sanggup dipaksakan
D. untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, unsur dalam pajak yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, sifatnya sanggup dipaksakan, tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang eksklusif sanggup dirasakan oleh pemungut pajak.
3) Jangka waktu pengajuan surat permintaan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat ….
A. 1 bulan
B. 3 bulan
C. 6 bulan
D. 12 bulan
Jawab:
B. Jawaban Anda Benar sebab jangka waktu pengajuan surat permintaan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan.
4) Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang mempersembahkan derma masyarakat negara dengan cara mengharuskan masyarakat neragar untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak, hal ini ialah pendapat dalam teori ….
A. perlindungan
B. kepentingan
C. daya pikul
D. asuransi
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, sebab teori asuransi menyatakan bahwa Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang mempersembahkan derma masyarakat negara dengan cara mengharuskan untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak
5) Pemeriksaan yang mencakup suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dinamakan pemeriksaan….
A. Kantor
B. Lapangan
C. Rutin
D. Khusus
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Pemeriksaan Lapangan yang mencakup suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak
6) Pemerintah dalam mengambil pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu .....
A. subjek pajak, objek pajak, tarif pajak
B. subjek pajak, objek pajak, aturan pajak
C. tarif pajak, aturan pajak, wajib pajak
D. wajib pajak, objek pajak, aturan pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Pemerintah dalam mengambil pajak minimal harus ada 3 (tiga) variabel penting, yaitu subjek pajak (siapa yang menanggung pajak), objek pajak (apa yang dikenakan pajak), dan tarif pajak (berapa besarnya)
7) Apabila Surat Pemdiberitahuan WP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan UU KUP 2007 dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan ….
A. STP
B. SKPKB
C. SKPKBT
D. Surat Teguran
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar sebab STP bukan ialah salah satu permintaan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu ketetapan pajak oleh wajib pajak
8) Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap yakni ….
A. Pajak Penghasilan (PPh)
B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
C. Pajak pertambahan Nilai (PPN)
D. Bea Meterai
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, bea meterai menerapkan tariff tetap sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, yang selanjutnya dengan PP RI Nomor 24 tahun 2000, tarifnya sebesar Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 dan tarif ini berlaku hingga sekarang. Selain itu, cek dan Bilyet Giro, berapa pun nilai nominalnya dikenakan Rp 6.000,00.
9) PT. INSERT yakni Wajib Pajak Badan. Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2009 yakni sebesar Rp 205.000.000,00. Maka jumlah PPh terutang PT INSERT tahun 2009 yakni sebesar ….
A. Rp 34.750.000,00
B. Rp 29.750.000,00
C. Rp 24.500.000,00
D. Rp 6.150.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, sebab tidak tepat
Perhitungan PPh terutang yakni sebagai diberikut :
Rp 50.000.000,00 ´ 30 % = Rp 15.000.000,00
Rp 50.000.000,00 ´ 25 % = Rp 12.500.000,00
Rp102.000.000,00 ´ 15 % = Rp 52.500.000,00
Rp.29,750,000.00
10) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata sudah lewat dan Dirjen Pajak tidak mempersembahkan keputusan maka permintaan keberatan Wajib Pajak dianggap ….
A. ditolak
B. tidak mengajukan permintaan keberatan
C. diterima
D. diterima sebagian
Jawab:
C. Jawaban Anda Benar sebab apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata sudah lewat dan Dirjen Pajak tidak mempersembahkan keputusan maka permintaan keberatan Wajib Pajak dianggap diterima.
11) Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak sanggup mengajukan banding ke ….
A. Mahkamah Agung
B. Kejaksaan Agung
C. PTUN
D. Badan Peradilan Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda Benar sebab Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak sanggup mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak
12) Pak Swasono (K/3) di Surabaya, penghasilan neto tahun 2009 sebesar Rp 125.000.000,00 maka besarnya PPh terutang ….
A. Rp 11.950.000,00
B. Rp 12.220.000,00
C. Rp 13.200.000,00
D. Rp 15.000.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, perhitungannya adalah.
Pak Swasono penghasilan neto 1 tahun Rp 125.000.000,00
PTKP: K/3 1 tahun terdiri dari:
Wajib Pajak Rp 15.840.000,00
Wajib Pajak Kawin Rp 1.320.000,00
Tanggungan 3 anak (3 x Rp 1.320.000,00) Rp 3.960.000,00 Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak 1 tahun Rp.103.880.000,00
Pajak Penghasilan 1 tahun :
Rp 25.000.000,00 ´ 5% = Rp 1.250.000,00
Rp 25.000.000,00 ´ 10% = Rp 2.500.000,00
Rp 50.000.000,00 ´ 15% = Rp 7.500.000,00
Rp 3.880.000,00 ´ 25% = Rp 970.000,00
Rp.12.220.000,00
13) Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jikalau dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil disebut dengan tarif.....
A. tetap
B. degresif
C. progresif
D. Proporsional
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, tariff degresif yakni tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jikalau dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil
14) PT. ALEXA mengimpor barang “X” sebanyak 360 unit dengan harga per unit Rp 12.500.000,00. Jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20% maka besarnya bea masuk yang harus dibayar yakni .....
A. Rp 900.000.000,00
B. Rp 750.000.000,00
C. Rp 15.000.000,00
D. Rp 2.500.000,00
Jawab:
A. Jawaban Anda benar,
Perhitungan :
Nilai barang impor : 360 unit x Rp12.500.000 = 4,500,000,000.00
Bea masuk yang harus dibayar : 20% x Rp 4,500,000,000.00 = Rp 900,000,000.00
15) Pada tahun 2009 Bapak Haji Mansyur memulai perjuangan flora hias dengan modal pertama sebesar Rp 50.000.000,00, akhir ekspresi dominan kemarau yang berkepantidakboleh perjuangan Bapak Haji Mansyur mengalami kerugian, banyak flora yang mati sebesar Rp10.000.000,00. Maka pajak dan zakat yang terutang pada tahun 2009 yakni sebesar …
A. Pajak: Rp7.500.000,00, Zakat: Rp1.000.000,00.
B. Pajak: Rp6.000.000,00, Zakat: Rp1.250.000,00.
C. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.250.000,00.
D. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.000.000,00.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, penyelesaiannya sbb.
Pajak : Nihil sebab mengalami kerugian
Zakat yang harus dibayar yakni : 2,5% x (Rp50.000.000 – Rp10.000.000) = Rp1.000.000,00
16) Ibu Hj. Yayah pengusaha pakaian muslim perempuan dengan nama CV RUMAH MUSLIMAH, selama tahun 2009 memperoleh laba membersihkan (PKP) dari penjualan pakaian tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 dengan modal sebesar Rp120.000.000,00. Maka jumlah pajak dan zakat yang harus dibayar yakni sebesar …
A. Rp 5.250.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
B. Rp 6.500.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
C. Rp 9.000.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
D. Rp 5.250.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar,
Pajak penghasilan yang harus dibayar CV Rumah Muslim adalah:
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp2.500.000,00
15% x Rp 10.000.000,00 = Rp1.500.000,00
T o t a l = Rp5.250.000,00
Zakat yang harus dibayar yakni : 2,5% x Rp120.000.000 = Rp3.000.000,00
17) Penafsiran terhadap undang-undang perpajakan yang tidak diperkenankan untuk dipakai yakni .....
A. Penafsiran Sosiologis
B. Penafsiran A Contrario
C. Penafsiran Otentik
D. Penafsiran Historis
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, sebab Penafsiran a contrario yakni penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara suatu insiden yang terjadi dengan insiden yang sudah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang. Seperti halnya penafsiran analogis, penafsiran a Contrario dalam lapangan aturan pajak juga tidak diperbolehkan sebab akan merugikan Wajib Pajak dan menimbulkan ketidakpastian dalam aturan yang sudah terang mengaturnya
18) Persyaratan bagi subjek pajak yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU KUP 2007 yakni persyaratan ….
A. subjektif
B. adil
C. preventif
D. persuasif
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, sebab persyaratan adil yakni persyaratan bagi subjek pajak yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahnnya
19) Tujuan utama pemerintah melaksanakan reformasi pajak yakni ….
A. menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional
B. pajak sebagai pemanis sumber dana pembangunan
C. kemajuan perekonomian dan dunia usaha
D. intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, tujuan utama dari reformasi pajak atau pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.
20) Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 yakni ….
A. jangka waktu pajak
B. potongan tahun pajak
C. asa pajak
D. tahun pajak
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, masa pajak yakni Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu janga waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007
21) Apabila seorang Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan usaspesialuntuk dimulai 1 Mei 2008 – 30 April 2009 maka tahun pajaknya memakai ….
A. tahun 2008
B. tahun 2009
C. terserah Wajib Pajak
D. terserah keputusan Dirjen Pajak
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Pembukuan WP dimulai 1 Mei 2008 dan berakhir 30 April 2009. Ditetapkan sebagai Tahun Pajak 2008 sebab enam bulan pertama jatuh pada Tahun 2008.
22) Bapak Haji Hamdani mempunyai perjuangan dagang emas dengan modal sebesar Rp 600.000.000,00. Akibat kurs mata uang US dollar yang tidak stabil, Bapak Haji Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00. Pada tahun 2009, Bapak Haji Hamdani tidak wajib membayar pajak sebab beliau mengalami kerugian. Maka diketahui jumlah zakat yang harus dibayar oleh Bapak Haji Hamdani yakni sebesar ….
A. Rp 6.000.000,00
B. Rp 10.500.000,00
C. Rp 13.000.000,00
D. Rp 15.000.000,00
Jawab:
B. Jawaban Anda benar,
Penyelesaian:
Pada tahun 2009 Pak Haji Hamdani masih wajib membayar zakat walaupun mengalami kerugian
Jumlah zakat yang harus dibayar : 2,5%´(Rp600.000.000 – Rp180.000.000) = Rp10.500.000,00
23) Setiap orang yang melaksanakan percobaan untuk melaksanakan tindak pidana menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau ratifikasi PKP akan dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara ….
A. paling singkat 3 bulan
B. paling singkat 6 bulan
C. paling usang 4 tahun
D. paling usang 6 tahun
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Setiap orang yang melaksanakan percobaan untuk melaksanakan tindak pidana menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau ratifikasi PKP akan dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan
24) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai hukuman manajemen berupa :.....
A. bunga 2%
B. bunga 2% per bulan
C. denda sebesar 50%
D. kenaikan sebesar 50%
Jawab:
C. Jawaban Anda Benar sebab dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai hukuman manajemen berupa denda sebesar 50%.
25) Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemda Tingkat I sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni Pajak ….
A. reklame
B. penerangan jalan
C. materi bakar kendaraan bermotor
D. pengambilan dan pengolahan galian golongan C
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, pajak materi bakar kendaraan bermotor sebesar 5% ialah Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemda Provinsi sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
26) Apabila WP menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau ratifikasi PKP sehingga sanggup menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi.....
A. denda paling sedikit 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
B. denda paling banyak 6 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.
C. pidana penjara paling singkat 9 bulan.
D. pidana penjara paling usang 6 tahun.
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Apabila WP menyalahgunakan atau memakai tanpa hak NPWP atau ratifikasi PKP sehingga sanggup menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan hukuman pidana penjara paling usang 6 tahun
27) Menjaga ketertiban pembayaran pajak, megampangkan pengawasan manajemen perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak yakni ialah ….
A. fungsi surat ketetapan pajak
B. manfaat ratifikasi pengusaha kena pajak
C. syarat NPWP
D. fungsi NPWP
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, fungsi NPWP ada 3 yaitu menjaga ketertiban pembayaran pajak, megampangkan pengawasan manajemen perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak.
28) Penghapusan NPWP sanggup dilakukan dalam hal ….
A. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
B. perempuan kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan
C. Wajib Pajak tubuh sudah dibubarkan secara resmi
D. A, B, dan C benar tiruana
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, sebab A, B, dan C benar tiruana
29) Apabila permintaan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah ….
A. bunga 2% sebulan
B. bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan
C. bunga 4% sebulan
D. kenaikan 50% dari pajak yang lebih dibayar
Jawab:
B. Jawaban Anda Benar sebab apabila permintaan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan.
30) Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni ….
A. tanggal 10 bulan takwim diberikutnya
B. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
C. 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
D. tanggal 15 bulan takwim diberikutnya
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yakni 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
31) Dasar aturan yang mengatur ihwal keberatan yakni ….
A. Pasal 25 UU KUP 2007
B. Pasal 27 UU KUP 2007
C. Pasal 28 UU KUP 2007
D. Pasal 29 UU KUP 2007
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar yaitu Pasal 25 UU KUP 2007
32) Surat yang dipakai untuk memilih besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah belum sempurnanya pembayaran pokok pajak, besarnya hukuman manajemen dan jumlah yang masih dibayar oleh Wajib Pajak Daerah yakni surat ….
A. Tagihan Pajak Daerah
B. Pemdiberitahuan Pajak Daerah
C. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
D. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yakni surat ketetapan pajak yang memilih besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah belum sempurnanya pembayaran pokok pajak, besarnya hukuman administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar
33) Retribusi Daerah yakni pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh ….
A. Pemerintah Daerah
B. Pemerintah Pusat
C. Kabupaten
D. Negara
Jawab:
A. Jawaban Anda benar, Sesuai dengan ketentuan UU PDRD, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yakni pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
34) Pemungutan pajak kawasan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan memakai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan yakni ciri dari sistem pemungutan pajak, yaitu ….
A. With Holding System
B. Self Assessment System
C. Official Assessment
D. Regulerend System
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Pemungutan pajak kawasan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan memakai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan yakni sistem pemungutan pajak Official Assessment.
35) Teknik perhitungan Retribusi Daerah yakni dengan memakai rumus sebagai diberikut ….
A. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Pajak Daerah
B. Retribusi Kabupaten + Jumlah Retribusi Pusat
C. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Retribusi
D. Tingkat penerapan jasa ´ Tarif retribusi
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, perhitungan retribusi kawasan yakni Tingkat penerapan jasa ´ Tarif retribusi
36) Metode investigasi yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses investigasi pajak yakni metode ….
A. Vouching
B. Konfirmasi
C. Langsung
D. Tidak Langsung
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Metode langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan.
37) Yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana pajak yakni ….
A. Jaksa
B. Kepolisian
C. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung
D. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, penyidik dalam tindak pidana pajak yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang didiberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
38) Peradilan yang spesialuntuk melibatkan pihak Wajib Pajak dengan Fiskus yakni ....
A. Peradilan Pajak
B. Peradilan Tata Usaha Negara
C. Peradilan Administrasi Murni
D. Peradilan Administrasi Tidak Murni
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Peradilan yang spesialuntuk melibatkan 2 pihak, yaitu Wajib Pajak dengan Fiskus yakni Administrasi Tidak Murni
39) Orang pribadi atau tubuh yang bertanggung tanggapan atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dinamakan .....
A. Wakil Wajib Pajak
B. Konsultan Pajak
C. Kuasa Wajib Pajak
D. Penanggung Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Penanggung Pajak yakni orang pribadi atau tubuh yang bertanggung tanggapan atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
40) Pihak yang berwenang untuk mengurangkan / menghapuskan hukuman administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak yakni : ….
A. Menteri Keuangan
B. Pengadilan Pajak
C. Kepala KPP
D. Direktur Jenderal Pajak
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengurangkan/menghapuskan hukuman administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak
41) Sejak surat permintaan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus mempersembahkan keputusan dalam jangka waktu paling usang ….
A. 1 bulan
B. 6 bulan
C. 12 bulan
D. 24 bulan
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, semenjak surat permintaan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus mempersembahkan keputusan dalam jangka waktu paling usang 12 bulan.
42) Dasar aturan yang mengatur ihwal investigasi pajak yakni ….
A. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007
B. Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007
C. Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007
D. Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2008
Jawab:
A. Jawaban Anda Benar, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ihwal perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ihwal Ketentuan Umum dan Tata Teknik Perpajakan
43) Permintaan buku, catatan dan dokumen serta data, informasi serta keterangan lain dalam rangka investigasi pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak .....
A. paling usang 6 bulan semenjak permintaan disampaikan.
B. paling usang 4 bulan semenjak permintaan disampaikan
C. paling usang 3 bulan semenjak permintaan disampaikan
D. paling usang 1 bulan semenjak permintaan disampaikan
Jawab:
D. Jawaban Anda benar, Buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling usang 1 (satu) bulan semenjak permintaan disampaikan
44) Penghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara, sanggup dilakukan atas permintaan dari ….
A. Direktur Jenderal Pajak
B. Kepolisian
C. Menteri Keuangan
D. Penyidik Pajak
Jawab:
C. Jawaban Anda benar, Penghentikan penyidikan sanggup terjadi untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sanggup menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, paling usang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak tanggal surat permintaan.
45) Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak yakni ialah jenis-jenis dari Retribusi ….
A. Jasa Umum
B. Jasa Usaha
C. Perizinan Tertentu
D. Daerah Khusus
Jawab:
B. Jawaban Anda benar, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak yakni jenis dari Retribusi Jasa Usaha.
Download Soal Ujian UT Akuntansi EKSI4202
Soal yang kami bagikan ini tak spesialuntuk dalam bentuk artikel saja, namun kami juga sudah menyiapkan soal-soal ini dalam bentuk dokumen PDF yang mana bisa Anda unduh eksklusif untuk nanti Anda cetak dan pelajari di rumah, jadi Anda tidak perlu repot untuk melaksanakan copy-paste artikel ini. Nah diberikut ini bisa Anda Download Soal Ujian UT Akuntansi EKSI4202 Hukum Pajak, diberikut silahkan klik link dibawah ini.Kami berharap dengan adanya soal-soal ini sanggup memmenolong Anda dalam memahami materi yang ada pada modul. melaluiataubersamaini demikian Anda akan lebih siap dalam menghadapi Ujian Akhir Semester nantinya. Tak jarang soal yang keluar pada waktu ujian akan sama persis dengan soal yang sudah Anda pelajari. Makara Anda sangat termenolong sekali, spesialuntuk dengan mengingat soal dan jawabanan Anda akan lebih simpel menjawaban soal nantinya, jikalau sewaktu soal yang keluar sama persis.
Jika Anda mengalami problem atau ada hal yang ingin Anda tanyakan, tidakboleh ragu untuk mengubungi kami melalui laman Contact. Sertakan email aktif Anda, biar kami bisa membalas pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk merekomendasikan blog kami pada mitra Anda yang lainnya. Dan juga silahkan bagikan artikel kami ke sosial media dengan cara klik tombol share dibawah. Sekian artikel kami terkait Soal Ujian UT Akuntansi EKSI4202 Hukum Pajak, semoga bermanfaa untuk Anda, terima kasih.
0 Komentar untuk "Soal Ujian Ut Akuntansi Eksi4202 Aturan Pajak Beserta Kunci Jawaban"